81 Tahun Merdeka, KDM Singgung 500 Warga Jabar Belum Nikmati Listik

17 Agu 2026, 12:06 WIBKota Bandung

Azzis Zulkhairil

News

Channel

Add Us on Google

81 Tahun Merdeka, KDM Singgung 500 Warga Jabar Belum Nikmati Listik

Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi. Dok. IDN Times-Azzis Zulkhairil

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti sekitar 500 warga Jabar belum mendapat listrik, meski provinsi ini menjadi salah satu penghasil listrik terbesar.
Ia juga menilai infrastruktur di sejumlah wilayah, seperti Garut, Sukabumi, dan Cianjur, belum memadai sehingga akses menuju jalan besar masih sulit.
Dedi menargetkan pembenahan dalam dua tahun, termasuk mengarahkan dana bagi hasil tambang untuk desa penghasil serta menekan perilaku feodal di birokrasi.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Senin (17/8/2026)

Dedi Mulyadi menyoroti 500 warga Jawa Barat yang belum mendapat akses listrik saat memimpin upacara HUT ke-81 RI. Ia juga menilai infrastruktur di sejumlah daerah serta perilaku feodal pejabat harus dibenahi.

Dalam waktu dekat

Dedi menyatakan akan mengupayakan daerah penghasil tambang atau listrik menjadi daerah yang paling makmur bagi warganya. Ia juga berencana menghilangkan perilaku feodal.

APBD 2027

Melalui Kepgub tahap pertama, penggunaan bagi hasil tambang akan diarahkan untuk pembangunan di desa-desa penghasil tambang.

2 tahun ke depan

Dedi memastikan akan berupaya menyelesaikan masalah layanan dasar, infrastruktur, dan perilaku feodal dalam kurun waktu tersebut.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

What?
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti sekitar 500 warga Jawa Barat yang belum memperoleh akses listrik, serta persoalan infrastruktur dan perilaku feodal dalam pemerintahan.
Who?
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM menyampaikan sorotan tersebut kepada peserta upacara HUT ke-81 RI; sekitar 500 warga Jawa Barat disebut belum menikmati listrik.
Where?
Pernyataan disampaikan di Gedung Sate, Bandung. Wilayah yang disebut menghadapi infrastruktur belum memadai mencakup Garut, Sukabumi, dan Cianjur.
When?
Senin, 17 Agustus 2026, saat upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia.
Why?
Dedi menilai pembangunan belum merata dan daerah penghasil listrik maupun tambang belum selalu merasakan manfaatnya, meski Jawa Barat memiliki PLTA, geotermal, dan PLTS Cirata.
How?
Dedi menyatakan akan menargetkan penyelesaian persoalan dalam dua tahun, menyiapkan Kepgub, serta mengarahkan dana bagi hasil tambang dalam APBD 2027 untuk pembangunan desa.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bilang masih ada 500 orang di Jawa Barat yang belum punya listrik. Padahal Jawa Barat banyak membuat listrik. Ia juga bilang jalan di Garut, Sukabumi, dan Cianjur masih kurang bagus. Dedi mau memperbaiki masalah ini dalam dua tahun. Uang tambang akan dipakai untuk membantu desa.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Sorotan terbuka terhadap ketimpangan listrik, infrastruktur, dan tata kelola menunjukkan perhatian pemerintah provinsi pada kebutuhan warga di daerah sumber daya. Komitmen penanganan dalam dua tahun, disertai tahap awal melalui Kepgub untuk mengarahkan bagi hasil tambang ke pembangunan desa, memberi dasar yang lebih konkret bagi pemerataan layanan publik.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Bandung, IDN Times - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi alias KDM turut menyinggung soal layanan dasar yang masih belum merata sejak 81 tahun Indonesia merdeka. Hal itu ia sampaikan saat menjadi pimpinan upacara HUT ke-81 RI di Gedung Sate, Senin (17/8/2026).

Salah satu yang disorotinya yaitu soal masih adanya 500 warga di Jabar yang belum menerima akses listrik. Padahal, Jabar merupakan provinsi penghasil listrik terbesar. Hal itu menurutnya merupakan sebuah ironi.

"PLTA ada di sini, geothermal ada di sini, bahkan di Cirata sekarang ada PLTS. Nah, pembangunan ini selama ini sering kali mengabaikan daerah-daerah yang menjadi sumber produksi. Maka itu daerah sumber produksi itu sering mengalami penderitaan," kata KDM dalam sambutannya.

1. Layanan dasar masih belum maksimal di Jabar

Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi. Dok. IDN Times-Azzis Zulkhairil

Selain itu, masalah lainnya yang harus segera dibenahi yaitu terkait dengan infrastruktur. Menurut dia, terdapat sejumlah kabupaten dan kota di Jabar contohnya Garut, Sukabumi, dan Cianjur yang infrastrukturnya masih belum memadai.

"Kan kita masih banyak daerah yang menuju jalan besar aja harus melewati daerah yang berliku-liku ya," ucap dia.

2. KDM juga singungg soal feodalisme

Dok. IDN Times-Azzis Zulkhairil

Lebih lanjut, KDM juga menyoroti soal adanya perbudakan dan perilaku feodal yang terjadi di zaman sekarang. Menurut dia, masih ada penyelenggara negara yang hidup foya-foya, sedangkan warganya hidup menderita.

"Sifat perilaku ini bisa terjadi kepada kita penyelenggara negara hari ini. Gitu loh. Uangnya dihabisin di ruang rapat, habis puluhan juta, makannya Rp300 ribu. Rakyatnya tidak diurus, pemimpinnya tidak bisa berbuat apapun bagi masyarakatnya. Rencananya banyak, tapi karya yang dibuat oleh masyarakatnya tidak ada," ujar dia.

3. Birokasi harus berbenah diri

Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi. Dok. IDN Times-Azzis Zulkhairil

KDM memastikan bahwa ia akan berupaya menyelesaikan semua masalah tersebut dalam kurun waktu dua tahun ke depan. Dalam waktu dekat, dia akan mengupayakan agar daerah yang jadi penghasil tambang atau listrik menjadi daerah yang paling makmur warganya. Dia juga akan berupaya menghilangkan perilaku feodal.

"Sekarang sudah saya buatkan dulu tahap pertama itu Kepgub (Keputusan Gubernur). Jadi di Kepgub itu nanti diatur, misalnya di APBD 2027 Kabupaten A ini kan dapat bagi hasil tambang paling tinggi tuh, terutama galian C kalau kita kan. Itu nanti akan kita arahkan uang tambang itu nanti di desa itu bangun ini, bangun ini, bangun ini," ujar dia.

"Birokrasinya harus membenah diri, jangan terlalu atributik. Makanya saya kan tidak mengutamakan atributik. Saya misalnya tidak terlalu meletakkan baju-baju dinas, tanda pangkat, segala macam. Karena itu akan menjauhkan kita dari layanan publik. Pakai baju biasa aja," ujar dia.