4 Langkah Disperindag Jabar Cegah Inflasi di 2023

26 Jan 2023, 16:30 WIB

Kepala Disperindag Jabar, Iendra Sofyan (IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Bandung, IDN Times - Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jawa Barat (Jabar) telah menyiapkan empat langkah penanganan inflasi daerah di 2023. Empat langkah ini bakal diterapkan untuk menstabilkan harga kebutuhan bahan pokok di pasar.

Kepala Disperindag Jabar, Iendra Sofyan mengatakan, tiga langkah pengendalian inflasi ini yang pertama adalah pengawasan. Ketersediaan barang dan permintaan barang harus dicek langsung kondisi di lapangan.

"Pertama pengawasan, dan ini harus clear betul soal informasi harga. Seperti harga telur naik dan segala macam kan katanya dibawa ke Cianjur untuk bantuan. Ternyata gak gitu juga," ujar Iendra dalam Diskusi Membedah Program Kerja Disperindag Jabar 2023 di Bandung (26/1/2023).

1. OPM juga akan disiapkan tahan inflasi

Kepala Disperindag Jabar, Iendra Sofyan (IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Selain itu, Iendra menjelaskan, penanganan di hilir juga tengah disiapkan. Adapun penanganan di hilir ini berupa Operasi Pasar Murah (OPM) yang diberikan khusus warga dengan pendapatan rendah sesuai dengan DTKS dari 27 kabupaten dan kota.

"Di hulu juga disiapkan sama seperti pasar murah juga tapi memfasilitasi untuk menjual ke pasar dan konsumen, jadi memotong mata rantai. Ini kami dilakukan di hulu, dan harapan saya inflasi bisa selesai sebelum keluar operasi pasar murah," jelasnya.

2. Jabar sudah memiliki PDP untuk tahan inflasi

Kepala Disperindag Jabar, Iendra Sofyan (IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Sedangkan, langkah selanjutnya Pemprov Jabar juga sudah memiliki Pusat Distribusi Provinsi (PDP). Menurutnya, dengan tiga langkah ini Jabar diharapkan bisa menenekan terjadinya inflasi di Jabar.

"PDP perannya sama kayak Bulog dan secara bertahap PT Agro Jabar akan menyerap dan mengendalikan atau membeli bahan pokok untuk masyarakat," katanya.

3. Kerja sama dengan pemerintah juga penting dilakukan

Ilustrasi Inflasi (IDN Times/Arief Rahmat)

Terkahir, Iendra menegaskan, Pemprov Jabar akan melakukan kerja sama dengan pemerintah kabupaten dan kota. Menurutnya, hal ini sangat penting untuk dilakukan agar bisa memaksimalkan langkah pengendalian inflasi di Jabar.

"Sinergi dan kolaborasi atau kerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota di Jabar dan antar daerah dalam penyediaan komoditi bapok," katanya.

4. Akademi sarankan Pemprov Jabar perbanyak barang

Ilustrasi inflasi (pinterest)

Sementara itu Guru Besar Ilmu Ekonomi Fakultas Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis, UPI, Prof. Amir Machmud mengatakan, secara teori inflasi disebabkan tiga hal, pertama permintaan, penawaran, dan kombinasi keduanya.

"Wanti-wantinya bisa tambah barang di pasar dan sisi penawaran harga produksi. Jika bahan baku naik, misal minyak goreng naik, kan harga seperti gorengan, biasanya seribu satu sekarang berubah," ujar Amir.

Dengan kondisi ini, artinya pemerintah harus memperbanyak stok barang. Sebab, dengan kondisi barang yang banyak maka stabilitas harga bisa lebih dikendalikan.

"Bisa makan satu piring di warung dapat banyak lauk, sekarang cuma dapat tempe gak dapat telur. Inflasi juga akan berdampak ke pengangguran. Kalau harga bahan baku mahal ini akan berpengaruh. Makanya pemerintah harus banyakin stok barang," kata dia.

Kemudian, Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad, Kurniawan Saefullah mengatakan, kurva ekonomi Jabar sempat mengalami penurunan tajam karena pandemi COVID-19 dan mulai merangkak naik menumbuhkan optimisme.

"Dari data-data yang disampaikan Disperindag, saya terkesima, kita mampu bangkit dari keterpurukan, kuncinya ada di penguatan UMKM," kata dia.