Mahasiswa Papua Kembali Gelar Aksi Unjuk Rasa, Ini 9 Poin Tuntutannya
Puluhan mahasiswa Papua lakukan aksi di depan Gedung Merdeka, Bandung. IDN Times/Debbie Sutrisno
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times - Puluhan mahasiswa Papua kembali menggelar unjuk rasa di depan Gedung Merdeka. Mereka menuntut agar pemerintah Indonesia memberikan solusi agar masyarakat Papua bisa menentukan nasibnya sendiri.
Pilamom salah satu koordinator aksi mengatakan, otonomi khusus yang diberikan pemerintah Indonesia dianggap menjadi kebijakan yang dipaksakan kepada rakyat Papua. Sejak Juli 2020, petisi rakyat Papua menyatakan sikap politik untuk menolak Otonomi khusus dilanjutkan dan menawarkan solusi untuk rakyat Papua menentukan nasibnya sendiri.
Hingga Mei 2021 sebanyak 110 Organisasi rakyat Papua tergabung dan saat ini sudah sekitar 714.066 orang menyatakan sikap menolak keberadaan dan keberlanjutan paket politik Otonomi Khusus (Otsus) diatas tanah Papua. Hampir semua komponen dan lapisan rakyat telah menyampaikan bahwa Otsus gagal memihak, memperdayakan dan memproteksi tanah dan manusia Papua. Rakyat Papua menuntut hak penentuan nasib sendiri secara demokratis.
"Indonesia berupaya merekayasa situasi dan aspirasi rakyat Papua. Indonesia menunjukan sikap kompromi sepihak antara elit politik lokal dan Jakarta untuk meloloskan revisi UU Otsus Papua," ujar Pilamon saat menggelar aksi, Jumat (21/5/2021).
1. Masyarakat Papua kurang dilibatkan dalam menentukan masa depannya
IDN Times/Debbie SutrisnoMenurut dia, rakyat Papua selama ini kurang dilibatkan dalam menentukan nasib masa depannya. Pemerintah pusat seakan tidak peduli dengan konflik politik berkepanjangan yang terus berdarah-darah di Papua, dan khususnya hari ini operasi militer besar-besaran di Nduga, Intan Jaya, llaga.
20 tahun implementasi Otonomi khusus di Papua memberikan dampak buruk kepada rakyat Papua, seperti genosida (pemusnahan ras), perizinan pertambangan, kelapa sawit besar-besaran yang menyebabkan kerusakan alam. Sistem pendidikan dan kesehatan semakin buruk, pembangunan jalan bukan untuk kepentingan rakyat namun, kepentingan investor.
"110 Organisasi sipil rakyat Papua mengajak rakyat Papua agar memperkuat barisan politik kerakyatan menuju “Musyawarah Rakyat Papua” yang akan kita gelar untuk mengambil keputusan dari dan untuk kita sendiri, UU Otsus Pasal 77 telah menjamin," kata dia.
2. Kriminalisasi aktivis pembebasan nasional Papua Barat terus terjadi
IDN Times/Debbie Sutrisno30 April 2021 jaringan internet dihentikan di Jayapura dan sekitarnya, perlahan internet diaktifkan di beberapa titik di Kota Jayapura. Sembilan hari kemudian terjadi penangkapan terhadap Viktor F. Yeimo di Distrik Abepura kota Jayapura, di bawa ke Kantor Polda Papua kemudian di tangkap dengan tuduhan melakukan dugaan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara dan atau penghasutan untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan atau bersama-sama melakukan kekerasan.
Atas kejadian ini, mahasiswa Papua di bandung mengajak rakyat untuk mendukung pelepasan Viktor yang sedang sakit.
"Rakyat Papua yang terkonsolidasi dan bersepakat untuk bersatu dan menyelesaikan konflik antara Papua dan Jakarta (pemerintah)," kata dia.
3. Ini sembilan poin tuntutan aksi mahasiswa
IDN Times/Debbie Sutrisno1. Tolak Otsus jilid I dan DOB di seluruh tanah Papua dan seluruh manuver Jakarta terhadap rakyat Papua segera buka ruang demokratis bagi rakyat Papua
2. Segera bebaskan Viktor Yeimo (Jubir Internasional PRP) dan Ruland levi dan kawan-kawan lainnya.
3. Segera hentikan konflik bersenjata antara Papua dan Indonesia dan hentikan stigma terorisme untuk rakyat Papua
4. Tarik militer organik dan non organik (TNI/PORLI) dari wilayah Papua
5. Segera buka akses jurnalis Independen ke Papua
6. Segera Berikan Hak menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi rakyat Papua.
7. Hentikan pemblokiran jaringan internet di Papua dan Papua Barat.
8. Stop operasai Militer di daerah Nduga, intan jaya, puncak Papua dan di seluruh tanah Papua pada umumnya
9. Hentikan doktrinisasi yang dilakukan oleh militer indonesia di seluruh tanah papua.
Baca Juga: Mendagri Tegur Gubernur Papua Usai ke Papua Nugini Tanpa Izin
Baca Juga: Anggota DPR Laporkan Gubernur Papua Barat ke KPK
