Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow
WhatsApp Channel &
Google News
Bandung, IDN Times - DPR RI menunggu sikap tegas Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dalam menjaga kedaulatan bangsa yang terusik di perairan Natuna, Kepulauan Riau.
Perairan Natuna kembali disusupi kapal negara asing dengan mengambil sumber daya alam (SDA). Bahkan, para nelayan yang mencari ikan di perairan Natuna mengaku takut karena nelayan asing yang ikut mengambil ikan di laut Natuna dilakukan dengan pengawalan kapal militer.
Melihat kondisi tersebut Wakil Ketua Komisi IV DPR Dedi Mulyadi menunggu sikap tegas Prabowo selaku Menteri Pertahanan (Menhan). Menurut Dedi, ketegasan nasionalisme itu sangat dirindukan seperti yang ditunjukan Prabowo saat kampanye Pilres 2019, lalu.
1. Kegarangan nasionalisme Prabowo ditunggu NKRI
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat bersilaturahmi ke kediaman Menko Luhut. (IDN Times/Hana Adi Perdana) Dedi menyebutkan, aksi penyusupan kapal asing di perairan Natuna bukan lagi hal yang bisa dirundingkan. Apalagi penyusupan yang dilakukan pihak asing itu melakukan pencurian kekayaan alam yang dimiliki NKRI.
"Pak Prabowo kami mendambakan kegarangan Bapak ketika nasionalisme dan kedaulatan bangsa terusik," kata Dedi dalam rilis yang diterima IDN Times, Sabtu (4/1).
2. Bukan lagi soal perundingan, tapi tindak tegas
(KRI Tjiptadi-381 saat sedang melakukan Operasi Siaga Tempur Natuna 2020) ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat Dedi mengatakan, menjaga wilayah perairan dengan tujuan menjaga kedaulatan dan melindungi seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya merupakan kewajiban yang melekat pada negara.
Menurut Dedi, hubungan persahabatan dengan pemerintah China adalah hubungan bilateran setara. Karena setara, ketika ada kekayaan yang diambil, sikapnya bukan lagi perundingan, melainkan tindakan tegas.
3. Gunakan lagi teori Bu Susi, Tenggelamkan!
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. (IDN Times/Hana Adi Perdana) Dedi mengungakapkan, upaya dalam menjaga kekayaan alam di perairan Natuna khususnya ikan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) harus kembali menggunakan kebijakan Susi Pudjiastuti yakni kapal ikan yang terbukti mencuri ikan harus ditenggelamkan.
Menurutnya, tindakan penenggelaman kapal pencuri ikan yang dilakukan Susi Pudjiastuti saat menjadi Menteri KKP adalah metodologi yang tepat dalam menegakkan aturan kelautan.
"Kalau tujuannya adalah melindungi kekayaan ikan kita, sebenarnya metodologi yang dipakai Bu Susi itu cukup merepotkan pencuri ikan," kata anggota DPR dari Fraksi Golkar itu.
4. Mengusik kedaulatan negara tidak perlu kompromi
Dedi menyebutkan, kalau urusan kedaulatan bangsa, pelanggaran keamanan dan batas negara, yang harus dilakukan adalah sikap tegas dan tanpa kompromi. Sikap itu yang harus dilakukan oleh Kementerian Pertahanan.
"Dan itu sudah disebutkan oleh Komisi I bahwa harus ada tindakan tegas tanpa kompromi," kata Dedi.
Baca Juga: PKS Kritik Respons Santai Prabowo Soal Konflik di Perairan Natuna
