Komisi VI DPR Minta Kementerian Koperasi-UKM Sosialisasikan Program Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku UMKM dengan Masif
Masih banyak pelaku UMKM yang terlilit masalah hukum
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times - Kementerian Koperasi dan UKM RI hendaknya lebih masif menyosialisasikan program perlindungan hukum terhadap pelaku usaha mikro dan kecil. Karena perlindungan hukum terhadap pelaku usaha mikro dan kecil itu menjadi sangat penting ketika negeri ini mayoritas kekuatan ekonominya didukung oleh pelaku usaha mikro dan kecil (UMK). Dan memang terbukti, Indonesia bisa bertahan atas hantaman badai-krisis ekonomi di era paska Pandemi COVID-19 karena Indonesia memiliki pelaku UMKM yang tangguh.
Demikian pernyataan Tommy Kurniawan, Anggota Komisi VI DPR-RI menanggapi ”Program Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum Kepada Pelaku Usaha Mikro dan Kecil” yang saat ini sedang dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi-UKM pada Deputi Usaha Mikro.
1. Perlindungan hukum terhadap pelaku UMKM adalah mandat UU
Perlindungan hukum terhadap pelaku usaha mikro dan kecil, merupakan mandat atau amanah dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan secara khusus implementasi tentang perlindungan hukum ini secara teknis diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 serta turunannya.
Karena itu, ”Kami meminta agar Kementerian Koperasi-UKM lebih gigih, lebih gencar dan lebih masif serta memberikan perhatian yang ekstra dalam menyosialisasikan program perlindungan hukum ini. Sehingga program perlindungan hukum ini semakin luas jangkauannya, semakin tinggi intensitasnya, dan tentu saja semakin banyak warga pelaku usaha mikro dan kecil yang mendapatkan manfaatnya,” lanjut Tommy.