Perekonomian di Jabar Tinggi tapi Tidak Dirasakan Secara Merata
Pemda harus berinovasi untuk mengikis angka kemiskinan
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times - Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu daerah dengan pertumbuhan ekonomi paling tinggi di Indonesia. Angka pertumbuhan perekonomian per 2018 mencapai 5,64 persen atau meningkat sebesar 5,35 persen dibandingkan 2017 .
Namun, pertumbuhan perekonomian yang kian membaik ini tidak berdampak banyak pada penurunan angka kemiskinan di Jabar. Wakil Direktur Analisis Data dan Pemetaan Kemiskinan, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Widaryanto menyebutkan, kesejahteraan warga di Jabar sejauh ini belum merata.
Berdasarkan data yang dihimpun Bappenas, Jawa Barat mengalami penurunan kemiskinan yang drastis dalam 10 tahun terakhir, serta pertumbuhan PDRB per Kapita dengan laju yang setara dengan nasional. Namun, di periode yang sama, ketimpangan meningkat dan stagnan tinggi. Ketimpangan ini juga dicerminkan dalam pertumbuhan pengeluaran penduduknya yang sangat berbeda antara 10 persen termiskin dan 10 persen terkaya.
"Pertumbuhan ekonominya hanya dirasakan masyarakat midle class ke atas. Sedangkan mereka yang bawah tidak mendapat kue secara bersama," ujar Widaryanto dalam rapat tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah (TKPKD) Jawa Barat, Kamis (31/10).
1. Masyarakat di pedesaan paling banyak masuk kategori miskin
Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah masyarakat miskin di Jabar mencapai 3.399.160 jiwa per 2019. Angka ini lebih rendah dibandingkan tahun lalu yang mencapai 3.615.790 jiwa.
Masyarakat di pedesaan selama ini memang masih mendominasi masuk dalam kategori miskin. Di Jabar, penduduk miskin pedesaan sekitar 9,79 persen. Artinya dari 100 orang di pedesaan ada 9 orang miskin. Sedangkan di perkotaan presentasenya mencapai sekitar 6,03 persen, atau enam dari 100 orang.
"Jelas karena masyarakat pedesaan bekerja di sektor yang penghasilannya lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang bekerja di perkotaan," papar Widaryanto.
Baca Juga: Iuran BPJS Naik, Dana Talangan Kesehatan untuk Orang Miskin Dikaji
Baca Juga: Ridwan Kamil: Saat Ini Warga Miskin Membayar Air Lebih Mahal