Dianggap Memonopoli Carpooling, Grab: Ini Demi Mengatasi Kemacetan
Kerja sama ini masih berlanjut
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times - Perusahaan transportasi daring (online), Grab, menjadi mitra pemerintah kota (Pemkot) Bandung dalam program carpooling. Dalam masa uji coba, program kerja sama dengan konsep Grab to Work ini kemudian mendapat penolakan dari pengemudi Gojek, yang juga perusahaan serupa.
Tak hanya itu, Grab dan Pemkot Bandung bahkan dianggap melakukan monopoli bisnis. Karena melalui program ini, perusahaan transportasi lain akan mendapat dampak negatif dari berkurangnya penumpang.
Menanggapi hal ini, Head Area West and Central Java Grab Indonesia Yose Tierza Arizal mengatakan, kerja sama ini sebenarnya tidak memonopoli. Sebab, perusahaan mana pun bisa menjalankan program serupa bersama Pemkot Bandung.
"Ini kan terbuka untuk perusahaan mana pun yang mampu berkolaborasi dengan pemerintah. Nah saat ini kami punya layanan yang bisa menunjang keinginan Pemkot Bandung," ujar Yose dalam acara peluncuran maskot Grab Jawa Barat, Rabu (20/3).
1. Kita berkontribusi mengurangi kemacetan di Kota Bandung
Yose menjelaskan, sebelum melakukan kerja sama carpooling, Grab awalnya menawarkan program agar aparatur sipil negara (ASN/PNS) Pemkot Bandung bisa menggunakan jasa layanan Grab Car. Namun, Dinas Perhubungan (Dishub) menilai cara itu sama saja jika satu kendaraan hanya mengangkut satu orang.
Kemudian ada tantangan dari dishub agar mampu mengantarkan beberapa karyawan dalam satu kendaraan secara bersamaan ke kantor yang dituju.
"Nah kita ada layanan Grab Six Seater, di mana satu mobil bisa masuk enam orang. Ini sangat bisa membantu mengatasi kemacetan dengan mengurangi transportasi pribadi di jalan," ujar Yose.
Baca Juga: Tolak Carpooling, Driver Gojek Demo di Depan Kantor Wali Kota Bandung
Baca Juga: ICPA: Grab to Work Pemkot Bandung Bertentangan dengan UU Anti-Monopoli