TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times
© 2024 idntimes.com by IDN
Home News Jabar

Berkah Putusan MK, 10 Partai Nonparlemen Koalisi di Pilkada KBB 2024

Buat poros baru untuk usung pasangan

Ilustrasi Pilkada (IDN Times/Mardya Shakti)
Verified
Rizki

Bandung Barat, IDN Times - Terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang syarat pencalonan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) membawa angin segar bagi partai politik nonparlemen di Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat.

Sebab dengan keluarnya putusan itu, gabungan partai politik yang tidak memiliki kuris di DPRD KBB akan membentuk koalisi untuk mengusung pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat di Pilkada 2024.

Gabungan koalisi partai nonparlemen Bandung Barat itu terdiri dari 10 partai yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Gelora, Partai Buruh, PBB, Partai Perindo, Partai Ummat, Partai Garuda, Partai Hanura, dan PKN.

1. Partai nonparlemen intens komunikasi

Ilustrasi pilkada serentak. IDN Times/Mardya Shakti

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu), DPC PPP Bandung Barat, Dhani R Imron mengatakan seluruh partai nonparlemen di Bandung Barat saat ini tengah intens melakukan komunikasi untuk mengusung pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat.

"Kami pastikan Partai Nonparlemen bakal mengusung pasangan kepala daerah. Sekarang tahap konsolidasi koalisi sedang terus dijalankan. Termasuk bertemu para bakala calon yang akan nanti diusung," kata Dhani R Imron, Minggu (25/8/2024).

2. Klaim penuhi syarat sesuai putusan MK

Ilustrasi pilkada serentak. (IDN Times/Mardya Shakti)

Diketahui, hadirnya putusan MK nomor 60 tahun 2024 otomatis mengubah syarat pencalonan Pilkada Serentak 2024. Dalam aturan tersebut, partai yang tidak memperoleh kursi DPRD, tetap bisa mengusung paslon selama memenuhi syarat persentase suara yang dihitung dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT).

Kabupaten Bandung Barat sendiri merupakan daerah dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) lebih dari 1.000.000 jiwa. Maka partai partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 6,5 persen dari total DPT.

"Jadi hasil akumulasi suara gabungan partai nonparlemen ini 105.060 suara atau setara 9,96 persen. Ini sudah memenuhi syarat. Sebenarnya 4 partai non parlemen saja bisa koalisi dan usung calon bupati, tapi kami berharap 10 partai nonparlemen solid tetap koalisi," jelas Dhani.

Verified

Rizki

Sehat, soleh, rezeki nomplok

IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.

Topik:
putusan MK
koalisi
Pilkada serentak
Kabupaten Bandung Barat
Politik
Kolaborasi Hyperlocal
Berita Terkini Lainnya

MUJ Bidik Sektor Energi Bersih untuk Pelabuhan Patimban

Kampanye Pilkada di Media Massa Berlangsung Selama 13 Hari

Tarung Derajat Jabar Kantongi 16 Medali di PON Aceh-Sumatera

Farhan-Erwin Targetkan Kemenangan Pilwakot Bandung 45 Persen Suara

Komisi VI DPR Minta Kementerian Koperasi-UKM Sosialisasikan Program Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku UMKM dengan Masif

The Surosowan Banjir Promo, Ada Potongan Harga untuk Mahasiswa

Ayo Sehat Fest 2024 di Bandung, Kemenkes Edukasi Pola Hidup Sehat

Dari Keluhan Pribadi, Kisah di Balik Berdirinya The Soap Story

Produsen Kosmetik Lokal Ramai Pengunjung di Event BPOM

Sesar Baru Picu Gempa Kabupaten Bandung Sudah Teridentifikasi