TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times
© 2024 idntimes.com by IDN
Home News Jabar

Civitas Akademika Fisip Unpad Minta KPU Tetapkan Putusan MK 60 & 70

Fisip Unpad beri empat poin pernyataan sikap

Aksi mahasiswa di Surabaya untuk mengawal putusan Mahkamah Konstitusi. IDN Times/Myesha Fatina
Verified
Azzis Zulkhairil

Bandung, IDN Times - Civitas akademika Departemen Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran (Unpad) membuat pernyataan sikap "lindungi konstitusi dan demokrasi," yang di dalamnya memuat empat poin penting.

Pernyataan sikap ini dikeluarkan atas kondisi pemerintah pusat dan DPR setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) MK No. 60/PUU-XXII/2024 dan No.70/PUU-XXII/2024. Adapun lembaga eksekutif dan legislatif itu hendak merevisi UU Pilkada.

1. Sikap pemerintah dan DPR usik rasa keadilan

Salah satu dosen Departemen Ilmu Politik FISIP Unpad, Firman Manan mengatakan, perkembangan situasi politik Indonesia terutama sejak menjelang Pemilu 2024 hingga hari ini telah menunjukkan pertarungan kuasa elitis yang melemahkan demokrasi.

Menurutnya, rule of law yang seharusnya menjadi pilar demokrasi justru menjadi arena yang diperebutkan untuk melegitimasi hasrat berkuasa yang tidak sejalan dengan kepentingan publik.

"Terbitnya regulasi terkait penyelenggaraan Pilkada 2024 yang saling bertentangan tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga mengusik rasa keadilan publik," ujar Firman melalui keterangan resmi, Kamis (22/8/2024).

2. Sikap kenegarawan sangat dibutuhkan

Firman mengatakan, kondisi ini membuat Civitas akademika Fisip Unpad prihatin dengan pembangkangan konstitusi yang dipertontonkan oleh sebagian elite di DPR RI dengan melakukan proses perubahan Undang-Undang Pilkada yang mengabaikan putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 dan No.70/PUU-XXII/2024 yang bersifat final dan mengikat.

"Padahal sikap kenegarawan sangat kita butuhkan saat ini dari para wakil rakyat untuk teguh menjaga konstitusi dan demokrasi yang diperjuangkan oleh para pendiri negara ini," katanya.

Perubahan UU Pilkada, kata Firman, selain menunjukkan perilaku pembangkangan konstitusi juga mengindikasikan praktek malpraktik atau manipulasi terhadap aturan pemilu, dengan mengubah regulasi pemilu untuk kepentingan partisan atau keuntungan kelompok tertentu.

"Proses perubahan yang dilakukan secara tergesa-gesa juga menafikan partisipasi publik yang bermakna dalam proses pembentukan undang-undang," katanya.

Topik:
demo mahasiswa
unpad
KPU
putusan MK
Berita Terkini Lainnya

PUPUK dan PT Jawa Satu Power Serahkan Mesin Pembersih Bambu untuk Pengrajin Tusuk Sate di Karawang

MUJ Bidik Sektor Energi Bersih untuk Pelabuhan Patimban

Kampanye Pilkada di Media Massa Berlangsung Selama 13 Hari

Tarung Derajat Jabar Kantongi 16 Medali di PON Aceh-Sumatera

Farhan-Erwin Targetkan Kemenangan Pilwakot Bandung 45 Persen Suara

Komisi VI DPR Minta Kementerian Koperasi-UKM Sosialisasikan Program Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku UMKM dengan Masif

The Surosowan Banjir Promo, Ada Potongan Harga untuk Mahasiswa

Ayo Sehat Fest 2024 di Bandung, Kemenkes Edukasi Pola Hidup Sehat

Dari Keluhan Pribadi, Kisah di Balik Berdirinya The Soap Story

Produsen Kosmetik Lokal Ramai Pengunjung di Event BPOM