TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Bappeda Jabar: RPJPD 2025-2045 Harus Manfaatkan Bonus Demografi

Bappeda Jabar catat poin penting raih bonus demografi

(Istimewa)

Bandung, IDN Times - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Barat menjelaskan ada delapan poin penting dalam rancangan rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) 2025-2045.

Kepala Bappeda Jabar, Iendra Sofyan mengatakan, dalam RPJPD ke depan yang paling penting adalah meraih bonus demografi. Sehingga dia mencatat ada delapan poin penting untuk meraih hal itu.

Pertama, menurutnya, perlu ada perbaikan dalam indikator makro, seperti angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka yang tinggi. Kemudian kedua, dalam rencana tata ruang tata wilayah (RTRW) 2022-2042 ada pertambahan luas wilayah dengan masuknya kawasan laut.

"Dulu RTRW hanya ada daratan, tapi dengan UU Cipta Kerja sekarang ada penambahan 12 mil laut atau sekitar 5,3 juta hektar. Tapi kewenangan kita menggali potensi laut, misalnya menemukan sumur gas. Kewenangan ktu masih di pemerintah pusat," ujar Iendra dalam acara Ngobrol Perencanaan Bareng Media di Bandung, Selasa (7/11/2023).

1. Jabar akan banyak dapat keuntungan dari pemindahan ibu kota

Foto: Tangkapan Layar Instagram @nyoman_nuarta

Sedangkan, ketiga yaitu soal Ibu Kota Nusantara (IKN). Perpindahan Ibu Kota dari DKI Jakarta ke Kalimantan, kata Iendra, akan mengubah arah ekonomi Jawa Barat ke depan. Adapun nantinya Jakarta hanya akan menjadi daerah khusus saja.

"Kegiatan ekonomi apa yang bisa kita dapat? Tapi dengan adanya kereta cepat berarti kegiatan ekonomi mulai mengarah ke Kota Bandung, jalan tol terhubung, nanti 2024 Tol Getaci mulai dibangun artinya peluang ekonoi akan keluar dari Jakarta," katanya.

2. Penambahan jumlah penduduk juga akan meningkat

Ilustrasi Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat (IDN Times/Debbie Sutrisno)

Kemudian, tantangan berikutnya adalah soal daya dukung tampung dan ketahanan pangan di mana Jawa Barat akan menghadapi isu lingkungan hidup, perubahan iklim. dan mekanisme transisi energi.

Poin kelima, Iendra mengatakan, jumlah penduduk akan makin bertambah di mana pada 2045 diperkirakan jumlah penduduk Jawa Barat akan mencapai 56,8 juta jiwa. Keenam, muncul tantangan di sektor digitalisasi dan hi-tech lewat implementasi dan dampaknya.

"Contoh penggunaan kendaraan listrik secara luas, yang berpotensi mengurangi pendapatan. Saat ini kabupaten kota itu sektor PAD-nya cuma 30 persen, sisanya mengandalkan dana bagi hasil dan transfer dari pusat," katanya.

Baca Juga: Pemprov Jabar Petakan Kembali Penambahan SPKLU di 2024

Baca Juga: Belum Semua ASN Pemprov Jabar Gunakan Produk Dalam Negeri!

Berita Terkini Lainnya