MUI Pastikan Musyawarah Ulama di Bandung Tidak Jelas

2. Internal FPI menolak acara tersebut?

Rafani pun mendapat kabar dari rekan-rekannya, bahwa pimpinan FPI DPD Jawa Barat, Abdul Qohar Al Qudsy, terheran-heran dengan kegiatan yang diinisiasi Asep. “Konon katanya (Abdul Qohar) mempertanyakan begitu. Saya dengar juga di internal kelompok mereka, ada beberapa tokoh (ulama) Jawa Barat yang enggak setuju dengan langkah ini,” tuturnya.

Maka itu, MUI Jawa Barat hingga saat ini masih mempertanyakan bendera apa yang sebenarnya dipakai dalam musyawarah yang mengklaim mewakili umat Islam Indonesia itu.

3. Rencananya 170 ulama akan berkumpul di hotel

Penelusuran Rafani atas pertanyaan identitas musyawarah tersebut tak sampai di sana. Ia pun kemudian menghubungi pemilik Grand Asrilia Hotel, yang ditunjuk sebagai tempat musyawarah tersebut. Kebetulan, kata Rafani, pemilik hotel adalah rekannya.

“Kemudian, ya, kalau dari informasi hotel katanya ada sekitar 170 orang yang akan datang. Itu pun tidak jelas dari mana, dan apa benderanya. Pihak hotel hanya tahu yang membuat acara adalah saudara Asep,” ujar Rafani.

4. MUI menolak keras jika ada indikasi politik menghambat pelantikan presiden

Menggelar pertemuan, baik antar-ulama mau pun menyertakan para pengikutnya, merupakan hak warga negara Indonesia. Maka itu, MUI tidak berhak melarang gelaran acara tersebut sekali pun tidak jelas asal-usul organisasinya.

Namun, kata Rafani, jika musyawarah ulama se-Indonesia itu bergerak untuk menghambat pelantikan Presiden Indonesia yang akan dilaksanakan pada Minggu, 20 Oktober 2019, maka MUI tidak ragu untuk melarang acara tersebut.

“Kalau yang jelas sudah terindikasi menghambat pelantikan presiden dan wakil sebaiknya tidak diadakan. Kami memang tidak berwenang mengawasi, hanya memberi pemahaman saja pada masyarakat. Ini tinggal dari kepolisian, apakah mau memberi izin atau tidak (jika musyarawarah terindikasi menghambat pelantikan presiden),” katanya.