Wagub Jabar Buka Suara soal Usulan Ganti Nama Provinsi Sunda

Erwan mendorong agar masyarakat turut mengawal apa yang sedang saat ini dilakukan oleh Pemprov Jabar dan DPRD Jawa Barat dalam membahas wacana tersebut. Terlebih, keputusan dari pemerintah provinsi pun nantinya akan disampaikan langsung oleh Gubernur Dedi Mulyadi.

"Nanti kita ikuti saja. Itu kan sepenuhnya ada pada Pak Gubernur, saya tidak bisa memberikan tanggapan yang melebihi kapasitas saya sebagai wakil," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa membenarkan adanya wacana pergantian nama yang diusulkan oleh tokoh dan akademisi Sunda. Namun dia meluruskan, wacana tersebut masih dalam pembahasan. Dia pun belum belum membaca sepenuhnya kajian akademik usulan tersebut.

"Banyak yang menangkap bahwa DPRD ini setuju. Menurut saya tingkatannya belum. Setuju itu dalam artian setuju untuk dibahas, bukan setuju untuk diganti. Nah itu salahnya di situ. Orang-orang kan berpikirnya 'oh DPRD setuju diganti', sehingga jadi ramai," kata Buky.

Karena usulan tersebut merupakan aspirasi dari masyarakat, DPRD Provinsi Jawa Barat, kata Buky turut menindaklanjuti dan mengkaji apakah hal tersebut bisa kemudian dilakukan pergantian nama atau tidak.

"Padahal posisinya itu DPRD setuju untuk membahas aspirasi yang disampaikan oleh beberapa tokoh atau elemen masyarakat terkait keinginan mengganti nama Provinsi Jawa Barat," ujarnya.

Dia mengungkapkan, pembahasan usulan tersebut masih berada pada tahap awal. Bahkan dirinya mengaku belum mempelajari naskah akademik yang disusun tim pengusul.

"Saya belum membaca naskah akademik yang disodorkan oleh tim yang menggagas itu. Tapi memang bagi saya pribadi, yang harus diselesaikan seandainya mau mengarah ke pergantian adalah masalah sosiologis," katanya.

Sebagai informasi, wacana pergantian nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda ini sudah sempat ramai pada 2013, 2015 dan 2020. Rencana tersebut kembali mengemuka ke publik setelah sejumlah akademisi, budayawan dan sejarawan Sunda melakukan audiensi bersama Komisi 1 DPRD Jabar, di Ruang Komisi 1, Kamis (2/7/2026).