Sumedang Diusulkan Jadi Lokasi Pembangunan Sekolah Rakyat di Jabar
Bandung, IDN Times - Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengusulkan dua lokasi di Kabupaten Sumedang sebagai lokasi Sekolah Rakyat. Dua tempat ini dinilai sudah memenuhi kriteria dan persyaratan dari program Kementerian Sosial (Kemensos) tersebut.
Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman mengatakan, pada awalnya seluruh kabupaten dan kota diminta untuk mengusulkan seluruh lahan yang bisa dijadikan lokasi Sekolah Rakyat tersebut.
"Dari 27 kabupaten-kota itu sudah mengusulkan. Jadi setiap kabupaten minimal ada satu yang diusulkan," ujar Herman, Selasa (22/4/2025).
1. Kabupaten dan kota haris mengusulkan satu lokasi
Adapun pemerintah provinsi nantinya mengusulkan kepada Kementerian Sosial sebanyak dua bidang tanah, kemudian dilanjutkan verifikasi oleh tim dari pemerintah pusat, untuk memastikan pemenuhan kriteria.
"Ada dua lokasi, kabupaten-kota minimal mengusulkan itu satu lokasi. Dan kemarin sudah di verifikasi di Jakarta," ucapnya.
Dua lokasi yang diusulkan oleh Pemerintah Provinsi yaitu di Kiarapayung, Kecamatan Sukasari, dan Ujung Jaya, Kabupaten Sumedang dengan luas lima hektare. Meski begitu, dia memastikan, hal itu akan diputuskan oleh Kementerian Sosial.
"Tinggal dicek-ricek dan nanti tentu yang memutuskan dari Kementerian prioritasnya mana dulu," katanya.
2. Banyak lahan yang belum memenuhi syarat
Herman menambahkan, salah satu persyaratan dari lokasi Sekolah Rakyat ini mengharuskan luas secara keseluruhan minimal mencapai lima hektare. Sehingga dua lokasi ini menurutnya sudah memenuhi syarat dari program tersebut.
Meski demikian, beberapa usulan dari kabupaten dan kota yang masih belum memenuhi syarat akan tetap disodorkan ke Kementerian Sosial untuk dijadikan pertimbangan.
"Faktanya di lapangan ada yang kurang dari lima hektare, ada yang lebih dari lima hektare. Kami tetap usulkan, nanti yang menentukan dari Kementerian Sosial, tentu dengan berbagai pertimbangan," ujarnya.
3. Pemprov Jabar siap dukung program ini
Lebih lanjut, Herman mengatakan, dua lahan yang diusulkan tersebut juga merupakan aset milik pemerintah provinsi. Dia menegaskan, dua usulan tersebut juga sudah dilakukan verifikasi tinggal dilakukan pengecekan administrasi dan persyaratan lainnya.
"Kemarin sudah di verifikasi di Kementerian Sosial, tentu nanti akan dicek, ricek, baik kelengkapan administrasi maupun situasi kondisi di lapangannya," kata dia.
