Rencana APBD Perubahan 2025: Pemprov Jabar Usul Jadi Rp32,85 Triliun

11 Agu 2025, 19:46 WIB

Azzis Zulkhairil

(Tangkap layar/IDN Times)

Intinya sih...

Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengusulkan kenaikan APBD perubahan tahun 2025 sebesar Rp32,85 triliun.
Usulan volume APBD naik 3,65 persen atau bertambah Rp1,16 triliun, dengan struktur pendapatan daerah dari Rp30,99 triliun diusulkan menjadi Rp31,09 triliun.
Struktur pengeluaran pembiayaan yang tidak mengalami kenaikan akan dialokasikan untuk penyertaan modal mendukung Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati dan pembayaran utang kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Bandung, IDN Times - Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengusulkan APBD perubahan pada tahun anggaran 2025 naik sebesar Rp32,85 triliun. Usulan ini disampaikan dalam Rapat Paripurna Penyampaian Nota Pengantar Gubernur Raperda Tentang APBD Perubahan Tahun 2025 di Gedung DPRD Jabar, Senin (11/8/2025).

Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan menyampaikan, usulan volume APBD dari semula Rp31,69 triliun naik 3,65 persen atau bertambah Rp1,16 triliun. Jika ditotal secara keseluruhan menjadi Rp32,85 triliun.

Dalam Volume APBD ini terdapat empat struktur, salah satu di antaranya pengeluaran pembiayaan yang tidak mengalami perubahan, yakni Rp616,81 miliar. Sedangkan struktur pendapatan daerah dari Rp30,99 triliun diusulkan menjadi Rp31,09 triliun, naik Rp94,95 miliar atau 0,31 persen.

"Selanjutnya, penerima pembiayaan dari semula Rp693,39 miliar menjadi Rp1,76 triliun atau naik Rp1,06 triliun. Kemudian, belanja daerah semula Rp31,08 triliun menjadi Rp32,23 triliun, naik Rp1,16 triliun atau 3,73 persen," kata Erwan.

1. Sebagian anggaran dialokasikan untuk membayar peninggalan utang Gubernur Ridwan Kamil

(Tangkap layar/IDN Times)

Struktur pengeluaran pembiayaan yang tidak mengalami kenaikan ini nantinya akan dialokasikan untuk penyeraan modal Rp50 miliar mendukung Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati. Selain itu, anggaran juga akan digunakan untuk membayar utang kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI, milik Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Anggaran akan digunakan untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur Rp566,81 miliar," kata Erwan.

Sebagai informasi, utang ke PT SMI bermula saat masa kepemimpinan Gubernur Ridwan Kamil, di mana saat itu Pemprov Jabar meminjam Rp1,812 triliun pada 2020, dan Rp2,2 tahun 2021, total utang kepada PT SMI Rp4 triliun. Pinjaman itu dicicil selama delapan tahun tanpa bunga, hanya biaya provisi sebesar satu persen atau Rp40 miliar.

Adapun dana ini mulanya digunakan untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di tengah pandemi COVID-19. Namun anggaran digunakan ke banyakan untuk infrastruktur, salah satunya untuk menyempurnakan pembangunan Masjid Raya Al Jabbar.

2. Belanja Modal untuk infrastruktur dan pendidikan

(Tangkap layar/IDN Times)

Di lokasi yang sama, Sekda Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman menjelaskan, untuk kenaikan belanja daerah menjadi Rp32,23 triliun nantinya akan didistribusikan ke beberapa organisasi perangkat daerah (OPD), seperti untuk perbaikan jalan dan lainnya.

"Pertama di Dinas BMPR terkait dengan pembangunan jalan, jembatan; lalu di Disdik untuk rehabilitasi ruang kelas kemudian RKB termasuk unit sekolah baru. Ada pula di Dinas kesehatan di Dinas Perhubungan, dan beberapa dinas lainnya," ujar Herman.

3. Anggaran efisiensi akan dijadikan satu dalam APBD perubahan 2025

Sekda Jabar Herman Suryatman (IDN Times/Azzis Zul Khairil)

Tahun ini, Herman mengungkapkan, beberapa item belanja daerah yang masuk dalam pergeseran anggaran pada saat efisiensi pelaksanaan APBD Jabar 2025 sebesar Rp5,1 triliun beberapa waktu, tetap akan diakomodir dalam perubahan tahun ini.

"Karena pergeseran ketiga lazimnya kan tidak ada perpindahan jenis belanja. Namun berdasarkan surat edaran Menteri Dalam Negeri untuk mengakomodir kepemimpinan kepala daerah, dimungkinkan ada belanja yang lintas jenis belanja," katanya.

"Semuanya itu diakomodir di perubahan untuk pencatatan dan administrasinya, tindak lanjutnya," katanya.