Ramayana Cirebon Mall Tutup Permanen, 20 Karyawan Kena PHK

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Cirebon, Agus Sukmanjaya membenarkan, PT. Ramayana memberlakukan pemberhentian hak kerja (PHK) kepada 20 karyawannya. Situasi tersebut disebabkan karena omzet perusahaan ritel itu mengalami penurunan sejak tahun lalu. Kondisi tersebut bertambah parah di saat masa pandemi COVID-19 yang mengharuskan semua orang, termasuk target pasar mereka, melakukan physical distancing dan berdiam diri di rumah.

"Kami sudah menerima informasi soal itu (PHK). Karena Ramayana di Cirebon Mall sejak tahun lalu sudah menurun omzetnya, ditambah situasi COVID-19, sehingga manajemen pusat Ramayana di Jakarta memutuskan untuk memberhentikan 20 orang karyawannya," ujar Agus saat dikonfirmasi IDN Times, Rabu (8/4).

Nasib para pekerja di Kota Cirebon di situasi pandemi COVID-19 ini sebisa mungkin sudah diantisipasi, kata Agus. Kendati demikian, keputusan PHK tersebut merupakan kewenangan dari masing-masing perusahaan. Pemerintah hanya dapat meminta pemilik perusahaan untuk memberikan hak-hak karyawan seperti pesangon dan hak ketenagakerjaan lainnya.

"Keputusan itu sudah disepakati oleh kedua belah pihak yang dituangkan dalam perjanjian bersama, antara perusahaan dan karyawan. Hak-hak harus diterima oleh karyawan dan sudah dipenuhi oleh pihak perusahaan," terang Agus.

Sebagai upaya intervensi pemerintah daerah Kota Cirebon terhadap proteksi nasib pekerja dalam masa pandemi COVID-19 ini, pemerintah daerah setempat memberikan keringanan dan penundaan pajak-pajak daerah yang menjadi kewajiban perusahaan.

Menurut Agus, kebijakan tersebut sedang diupayakan dan dalam pembahasan bersama dengan wali kota untuk menghadapi masa krisis akibat menurunnya aktivitas perekonomian yang dialami perusahaan-perusahaan di daerah.

"Perusahaan yang memberlakukan WFH melakukan penyesuaian pengupahan yang berbeda-beda, sesuai dengan kemampuan perusahaan masing-masing. Akan tetapi, diharapkan perusahaan tidak memutus kontrak atau memberlakukan PHK massal bagi karyawannya," ujarnya.

Upaya lainnya, Disnaker memberikan perlindungan ketenagakerjaan yaitu dengan menerbitkan surat edaran yang mengimbau perusahaan untuk tidak melakukan PHK selama masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Di samping itu, pemerintah daerah pun berupaya membantu memberikan insentif atau subsidi penghasilan bagi tenaga kerja atau karyawan yang terdampak pengurangan penghasilan akibat penerapan WFH maupun korban PHK. Pemerintah pun berupaya membantu mengomunikasikan dengan BPJS Kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan, terkait penundaan iuran selama masa PSBB.

"Pemerintah daerah Kota Cirebon juga akan memberikan usulan kepada pemerintah pusat untuk memberikan penundaan pembayaran begitu seluruh karyawan yang mempunyai angsuran kepada bank atau leasing. Hal ini semata-mata untuk meringankan beban karyawan selama situasi COVID-19," tutupnya.