PHK di Jabar Capai 13 Ribu, Buruh Desak Pembentukan Satgas
Sebanyak 13.044 pekerja di Jawa Barat melaporkan terkena PHK melalui Sistem JKP, tertinggi nasional dan mencakup 20,45 persen dari total laporan 63.789 orang.
Serikat pekerja mendesak pembentukan Satgas PHK untuk mendeteksi perusahaan berisiko, melakukan mitigasi, dan memungkinkan intervensi pemerintah sebelum pemutusan kerja terjadi.
PHK dipengaruhi tekanan ekonomi global, turunnya pesanan, efisiensi, hingga pailit; pengamat meminta Pemprov memperkuat daya tahan industri dan mengevaluasi investasi padat modal.
Bandung, IDN Times - Serikat pekerja di Jawa Barat mendorong pemerintah segera membuat pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) menyusul tingginya angka layoff karyawan di sejumlah perusahaan. Satgas tersebut dinilai mampu mendeteksi dini kasus PHK.
Berdasarkan data Sistem Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), ada 13,044 orang tenaga kerja di Jabar melaporkan terkena PHK. Angka tersebut tergolong paling tinggi secara nasional atau 20,45 persen dari 63.789 orang yang melaporkan terkena PHK.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jawa Barat, Roy Jinto mengatakan, Satgas PHK diperlukan untuk mendeteksi dini perusahaan yang berpotensi melakukan PHK, tetapi masih bisa diselamatkan melalui intervensi pemerintah.
"Satgas PHK ini adalah untuk melakukan mitigasi terhadap perusahaan-perusahaan yang kondisinya sudah akan melakukan PHK, tetapi masih bisa diselamatkan," ujar Roy, Senin (12/10/2026).
1. Buruh anggap wajar jumlah pekerja yang terdampak PHK
Ketua Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPD KSPSI) Provinsi Jawa, Roy Jinto (IDN Times/Azzis Zulkhairil) Roy menilai, tingginya angka PHK di Jawa Barat tidak terlepas dari besarnya basis industri dan jumlah tenaga kerja di provinsi tersebut. Menurutnya, sekitar 60 persen industri nasional berada di Jawa Barat, sehingga jumlah pekerja yang terdampak PHK secara volume lebih besar dibandingkan provinsi lain.
"Sekitar 60 persen industri nasional ada di Jawa Barat. Jadi, kalau berbicara soal jumlah korban PHK, volumenya pasti lebih besar di Jawa Barat dibandingkan provinsi-provinsi lainnya," katanya.
Roy juga menjelaskan, data PHK hingga September tidak selalu menggambarkan kasus yang baru terjadi pada bulan tersebut. Data itu dapat mencakup kasus PHK dari bulan-bulan sebelumnya yang masih berproses dan belum mendapatkan penyelesaian.
"Kalau hanya PHK yang baru terjadi pada September, mungkin jumlahnya tidak sebesar data yang disampaikan," katanya.
2. Bisa jadi penyebab karena perusahaan tidak mampu bersaing
Ketua DPD KSPSI Jabar, Roy Jinto (IDN Times/Azzis Zulkhairil) Adapun penyebab PHK, kata dia, relatif beragam mulai dari tekanan ekonomi global, penurunan pesanan produksi, hingga perusahaan yang tutup akibat putusan pailit. Kondisi itu juga mendorong perusahaan melakukan efisiensi untuk menekan biaya produksi, termasuk mengurangi jumlah pekerja.
"Ada juga perusahaan-perusahaan yang akhirnya tutup. Ada yang dipailitkan berdasarkan putusan pengadilan, kemudian ada juga yang tutup karena pesanan produksinya sudah berkurang," katanya.
"Jadi, memang ada berbagai faktor yang memengaruhi PHK, terutama kondisi ekonomi global dan penurunan pesanan produksi (order)," katanya.
3. Ekonom anggap PHK tinggi tidak dinormalisasi
Ilustrasi PHK (IDN Times/Arief Rahmat) Sebelumnya, Pengamat Ekonomi Universitas Pasundan (Unpas), Acuviarta Kartabi menilai Jabar memang menjadi salah satu pusat industri manufaktur padat karya. Hanya saja, provinsi lain seperti Jawa Timur dan Jawa Tengah juga memiliki jumlah tenaga kerja besar, tetapi tidak otomatis mencatat angka PHK tertinggi kedua.
"Jadi, kalau menurut saya, persoalannya bukan masalah karena memang jumlah tenaga kerja di Jabar banyak, tapi bagaimana sektor-sektor yang di-PHK itu, apa tindakan yang bisa dilakukan oleh pemerintah Provinsi," ujar Acuviarta, Senin (12/10/2026).
Acuviarta menilai, Pemerintah Provinsi Jawa Barat perlu mengambil langkah konkret untuk memperkuat daya tahan industri agar gelombang PHK tidak terus berulang. Selama ini, kata dia, pemerintah daerah belum melakukan langkah yang memadai untuk memperkuat sektor industri di tengah persoalan ketenagakerjaan.
Acuviarta mengatakan, tingginya investasi di Jawa Barat yang belum otomatis sejalan dengan penyerapan tenaga kerja. Sebab, investasi yang masuk ke wilayah tersebut banyak menyasar industri padat modal, seperti kendaraan listrik, elektronik, mesin logam, dan telekomunikasi, yang relatif memiliki daya serap tenaga kerja lebih terbatas.
"Jadi, investasi tertinggi itu memang tidak otomatis juga bisa meningkatkan jumlah penyerapan tenaga kerja," katanya.
