Pemprov Jabar Janji Optimalkan Pembangunan Desa di Daerah Perbatasan

02 Mei 2021, 18:30 WIB

IDN Times/Istimewa

Bandung, IDN Times - Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberi perhatian lebih bagi desa-desa yang berbatasan langsung dengan provinsi lain seperti Jawa Tengah dan Banten. Keberpihakan ini dilakukan dengan memberi bantuan keuangan, optimalisasi BUMDes, hingga membangun tugu desa untuk mempertegas batas administrasi.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat Bambang Tirtoyuliono menilai pedesaan yang ada di perbatasan sangat strategis. Selain merupakan pintu masuk menuju Jawa Barat, daerah-daerah itupun merupakan representasi Jawa Barat sehingga harus ditata dengan baik.

Penataan yang dilakukan salah satunya dengan membangun tugu desa di setiap desa perbatasan. "Saat ini terdapat 101 desa di Jawa Barat yang berbatasan langsung baik dengan Jawa Tengah dan Banten," ujarnya melalui siaran pers dikutip Minggu (2/5/2021).

1. Setiap perbatasan dibangun tugu kujang

Google

Selain menunjukkan batas administrasi wilayah, menurutnya tugu desa diperlukan untuk memperkuat kewibawaan dan identitas Jawa Barat. Setiap tugu yang dibangun memperlihatkan simbol Kujang yang merupakan senjata khas masyarakat Jawa Barat.

Di tugu pun terdapat tiga pilar yang juga merupakan simbol bahwa pembangunan desa dijalankan melalui tiga program strategi yakni one village one product, desa digital, dan gerakan membangun desa

"Ada juga bantuan keuangan khusus dari provinsi, pembangunan rutilahu, dan bantuan listrik gratis," paparnya.

2. Bantuan untuk desa di luar perbatasan pun akan ditambah

IDN Times/Istimewa

Bambang menambahkan, pihaknya memastikan adanya keberpihakan bagi desa-desa yang tidak berbatasan langsung dengan provinsi lain, seperti insentif untuk setiap anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan menyediakan media luar ruang (papan reklame).

Provinsi akan memberi anggaran untuk pembuatan papan reklame di setiap desa. "Nantinya billboard ini multifungsi, bisa untuk menginformasikan program-program provinsi, pemerintahan desa, atau untuk promosi produk-produk desa," kata dia.

3. Dorong aparat desa dalam penggunaan sistem nontunai

goodnewsfromindonesia.id

Selain itu, menurut dia pihaknya juga mengupayakan agar pemerintah desa meningkatkan tata kelola keuangan, salah satunya dengan menggunakan nontunai dalam setiap transaksi.

"Nontunai akan lebih cepat, lebih tepat, akurat, dan akuntabel. Kita sudah bekerjasama dengan bank bjb untuk menyiapkan aplikasinya," ujarnya.

Bambang pun meminta aparatur desa agar senantiasa mengikuti setiap aturan demi tertibnya laporan administrasi dan pertanggungjawaban lainnya.