Pemkot Bandung Targetkan Investasi Capai Rp11,363 Triliun pada 2026

Untuk menjawab tantangan tersebut, DPMPTSP mengusulkan penyesuaian sistem kerja serta penguatan struktur organisasi, termasuk pengembangan mal pelayanan publik (MPP) agar lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan pelayanan dan investasi.

Erick juga memaparkan, sekitar 80 persen ASN di lingkungan DPMPTSP saat ini merupakan pejabat fungsional. Komposisi ini, menurutnya, justru menjadi kekuatan jika dikelola dengan sistem kerja yang tepat, kolaboratif, dan berbasis kinerja.

“Dengan sistem kerja yang baru, koordinasi kita sederhanakan tanpa mengurangi tanggung jawab jabatan fungsional. Prinsipnya, kerja tetap cepat, target tetap tercapai,” jelasnya.

Sebelumnya, Pemerintah Kota Bandung menawarkan sebelas aset tanah milik pemerintah daerah kepada calon investor dalam gelaran Bandung Investment Forum (BIF) 2025. Langkah ini dilakukan sebagai cara membuka peluang investasi baru dan mempercepat realisasi investasi di Kota Bandung.

Erik mengatakan, penawaran tersebut disampaikan kepada calon investor potensial dalam sesi diskusi yang digelar pada agenda BIF pada tahun ini.

“Kami menawarkan kurang lebih sebelas aset Pemerintah Kota Bandung yang kami coba rancang bersama para calon investor potensial. Kami jelaskan potensi asetnya, tata ruangnya, dan apa saja peluang pengembangannya,” kata Eric.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Bandung Iskandar Zulkarnain mengingatkan pentingnya kebersamaan dan aksi nyata seluruh ASN dalam menghadapi tantangan pembangunan kota yang semakin kompleks. Ia menyebut Bandung sebagai kota yang dinamis, dengan keterbatasan wilayah namun memiliki potensi ekonomi dan investasi yang sangat besar.

“Bandung ini kota kecil secara wilayah, tapi target investasinya besar. Di sinilah tantangan kita. Bukan hanya DPMPTSP, tapi seluruh perangkat daerah harus saling mendukung,” ujar Iskandar.

Dia juga memberikan apresiasi atas perkembangan pesat Mal Pelayanan Publik Kota Bandung yang dinilainya semakin matang, inovatif, dan menjadi rujukan daerah lain. Menurutnya, MPP bukan hanya pusat layanan administratif, tetapi juga wajah pemerintah di mata masyarakat.

Salah satu inovasi yang disorot adalah layanan wali nikah yang terintegrasi di MPP Kota Bandung dan menjadi satu-satunya di Indonesia. Dalam kurun waktu tiga bulan, layanan tersebut telah melayani sekitar 200 pasangan.

“Ini bukti bahwa pelayanan publik bisa dibuat mudah, dekat, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Hal-hal seperti inilah yang harus terus dikembangkan,” ucapnya.