Pemkot Bandung-KPK Wacanakan Pendidikan Antikorupsi Jadi Muatan Lokal

Farhan berharap, PADI bukan hanya program seremonial, tetapi menjadi pembelajaran berkelanjutan yang ditinjau secara objektif.

“Kepala OPD harus melakukan review progress. Kita akan buat forum evaluasi rutin agar pembelajaran ini benar-benar efektif,” katanya.

Farhan mengajak seluruh ASN menjadikan integritas sebagai fondasi pelayanan publik.

“Mari kita bangun ini dengan satu tujuan: integritas. Karena dengan integritas, kinerja kita akan lebih bermakna dan bermanfaat bagi masyarakat,” paparnya.

Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana menilai, pendidikan antikorupsi lintas jenjang menjadi hal yang krusial dalam upaya menerapkan budaya antikorupsi.

“Tidak ada batasan usia. Pendidikan antikorupsi harus dari PAUD sampai menjelang maut,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa PADI merupakan bagian dari tiga pendekatan KPK dalam pemberantasan korupsi, yaitu penindakan, pencegahan, dan pendidikan. Dari ketiganya, pendidikan dianggap paling fundamental karena menanamkan nilai-nilai antikorupsi sejak dini hingga akhir hayat.

“Pendidikan antikorupsi harus dimulai dari PAUD sampai menjelang maut. Karena kita tidak pernah tahu kapan ajal menjemput. Jangan sampai kita meninggal dalam keadaan sebagai pelaku korupsi,” ujarnya.

Wawan menambahkan, ke depan sebanyak lima juta ASN di seluruh Indonesia diwajibkan mengikuti pembelajaran serupa minimal satu kali dalam setahun.

“Kalau di KPK, pejabat tinggi sekalipun harus mengikuti 20 jam pelajaran setiap tahun. Harapannya di daerah juga sama, agar semua selalu diingatkan kembali,” jelasnya.

Menurutnya, Bandung memiliki peluang besar menjadi teladan nasional.

“Dengan adanya PADI di Bandung, kita berharap gerakan antikorupsi terlihat secara masif. Minimal dimulai dari ASN, lalu bisa berkembang ke masyarakat umum,” ungkapnya.