Bandung, IDN Times – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menyambut baik dan siap atur strategi jika para pedagang pasar menjadi target penerima vaksin COVID-19. Namun secara teknis, pihaknya masih menunggu perintah dari pemerintah pusat.
“Kalau target pelayanan publik itu termasuk pedagang pasar selain TNI, Polri, PNS, kami pada dasarnya siap saja,” kata Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana di Balaikota, Rabu(3/2/2021).
Secara teknis pihaknya belum ada arahan, apakah Pemkot Bandung mencari data lalu diajukan atau sesuai data dari pemerintah pusat. Sehingga pihaknya mengikuti aturan saja.
“Makanya kita mah ikut saja, apa yang disampaikan Pak Dirjen berupaya menyasar pedagang pasar karena itu relatif tempat yang banyak terjadi interaksi masyarakat. Jadi itu kenapa diutamakan,” jelasnya.
Menurut Yana, jika dilihat kondisi di pasar yang ramai dan banyak terjadi interaksi maka kemungkinan dilakukan secara mobile. Namun hal tersebut belum pasti dan masih menunggu arahan dari pusat.
“Kelihatanya mah kita mobile. Datang ke pasar kan udah tahu di pasar A targetnya berapa orang kan (data) sudah ada, petugasnya bisa datang ke sana. Jadi memungkinkan kalau dilakukan secara mobile,” ungkapnya.
Yana mengatakan dengan adanya vaksinasi massal dan serentak menguntungkan Kota Bandung. sebab sekitar 80 persen yang divaksin ber-KTP Kota Bandung. Sehingga Kota Bandung diuntungkan juga dengan kegiatan ini.
"Seperti kemarin di Poltekkes juga kurang lebih ada 2.100 yang divaksin. Itu kan mungkin sekiter 80 persen juga warga Kota Bandung. Di sini 3.000, relatif sekitar 80 sampai 90 persen nakes Kota Bandung," lanjutnya.
Ia pun berharap semoga dengan kegiatan vaksin massal bisa mempercepat (vaksinasi). Ke depan para penyintas dan orang yang sudah divaksin bisa membentuk kekebalan kelompok atau Herd Immunitynya lebih cepat.
Sementara Pelaksana Tugas Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementrian Kesehatan, Maxi Rein Rondonuwu juga menyampaikan apresiasi kegiatan tersebut.
Karena dengan pola ini bisa mengejar minimal 70 persen penduduk mendapatkan kekebalan kelompok. Bukan hanya jangkauannya saja, tetapi waktu satu tahun ini juga harus selesai vaksinasi.
"Kalau berdasarkan cara yang biasa, kita tidak mungkin mencapai 300 sehari. Termasuk Jawa Barat ini saya sudah hitung dengan menggunakan Faskes tidak mungkin 300 sehari. Bisa saja 2 tahun kalau tidak menggunakan cara seperti ini," ungkapnya.