Modal BIJB Diusulkan Rp8 Triliun, PAN Minta Target Bisnis Dibuka

Wakil Ketua Fraksi PAN DPRD Jawa Barat, Toto Suharto, mengatakan tambahan modal tersebut harus diikuti dengan perubahan strategi bisnis perusahaan.

"Perubahan Perda, menurut Fraksi PAN DPRD Jawa Barat tidak boleh berhenti pada aspek administratif maupun penyesuaian permodalan," kata Toto.

Dalam nota pengantar Gubernur Jawa Barat pada 11 September 2026, modal dasar PT BIJB diusulkan naik menjadi Rp8 triliun. Penambahan itu antara lain untuk mengakomodasi rencana penyertaan modal berupa tanah milik daerah melalui mekanisme inbreng, restrukturisasi keuangan, serta membuka peluang masuknya investor strategis dari pemerintah maupun swasta.

Menurut Toto, dengan nilai modal dasar yang meningkat signifikan, Pemprov Jabar perlu memiliki gambaran yang lebih terukur mengenai bagaimana BIJB dan Kertajati Aerocity menghasilkan pendapatan.

Salah satu yang diminta adalah roadmap komersialisasi kawasan Kertajati Aerocity. PAN juga meminta strategi diversifikasi pendapatan non-aeronautika diperjelas sehingga bisnis BIJB tidak hanya bergantung pada aktivitas penerbangan.

"Fraksi PAN DPRD Jawa Barat meminta Pemprov Jabar menjelaskan secara lebih terukur mengenai roadmap komersialisasi kawasan Kertajati Aerocity, termasuk strategi diversifikasi sumber pendapatan non-aeronautika," kata Toto.

Rencana membuka peluang masuknya investor strategis juga menjadi perhatian Fraksi PAN. Pasalnya, perubahan struktur kepemilikan dapat berkaitan dengan posisi pemerintah daerah dalam pengelolaan BIJB ke depan.

PAN meminta Pemprov Jabar memastikan kepentingan daerah tetap terlindungi, terutama ketika aset daerah berupa tanah akan masuk sebagai penyertaan modal perusahaan.

Persoalan tersebut menjadi penting karena peningkatan modal dasar BIJB hingga Rp8 triliun tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan perusahaan, tetapi juga dengan posisi aset pemerintah daerah dan kemungkinan perubahan komposisi kepemilikan setelah investor baru masuk.

"Kami juga mendorong agar pengembangan BIJB dan Kertajati Aerocity memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat sekitar, khususnya Kabupaten Majalengka dan kawasan Ciayumajakuning yang meliputi Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan," katanya.

Selain BIJB, Fraksi PAN memberikan catatan terhadap Ranperda Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat. Toto mendorong prinsip right sizing agar perubahan struktur organisasi tidak sekadar mengubah nomenklatur, tetapi juga berdampak terhadap efisiensi birokrasi.

"Kami menekankan penerapan prinsip right sizing, yakni organisasi perangkat daerah harus disusun berdasarkan kebutuhan, fungsi, dan beban kerja yang jelas," kata Toto.