KPU Jawa Barat Pastikan KPPS Jaga Netralitas di Pemilu 2024

19 Okt 2023, 22:00 WIB

Ilustrasi Pemilu (IDN Times/Arief Rahmat)

Bandung, IDN Times - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat memastikan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) akan menjaga netralitas pada Pemilu 2024. Hal itu juga dilakukan untuk menurunkan angka indeks kerawanan pemilu di Jabar.

Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Provinsi Jabar, Hedi Ardia mengatakan, penyelenggara pemilu kabupaten dan kota hingga KPPS di tingkat kecamatan akan lebih dipersiapkan agar mengantisipasi kerawanan pemilu.

"Kami akan lebih mematangkan lagi dalam mempersiapkan penyelenggaraan pemilu tingkat kabupaten kota sampai di tingkat KPPS. Mereka harus memahami aturan dan tidak melakukan hal-hal yang di luar ketentuan," ujar Hedi di Bandung, Kamis (19/10/2023).

1. Bimtek pada KPPS akan lebih ditingkatkan

Ilustrasi Pemilu (IDN Times/Arief Rahmat)

Hedi menjelaskan, KPU juga akan lebih memaksimalkan bimbingan teknis (bimtek) pada badan adhoc, dan seluruh anggota KPPS agar memahami seluruh regulasi. Sehingga peristiwa penyimpangan di luar aturan juga akan bisa diminimalisir.

"Kalau sebelumnya misalkan badan adhoc yang diberikan bimtek dari TPS (tempat pemungutan suara) itu hanya satu atau dua orang, mungkin ke depan kalau ada keterbatasan anggaran harus disiapkan solusi lain, yang pasti tujuannya semua anggota KPPS itu memahami regulasi ini," jelasnya.

2. KPU Jabar jamin pelaksanaan pemilu berjalan profesional

Ilustrasi Pemilu (IDN Times/Arief Rahmat)

Lebih lanjut, Hedi berpendapat, kerawanan pada saat pemilu di Jabar tidak akan terjadi jika penyelenggara pemilihan bersikap profesional dalam menjalankan tugasnya. Menurutnya, semua persiapan jelang pemilu 2024 akan dimatangkan.

"Ketika penyelenggara ini profesional maka tidak akan terjadi kerawanan, maka tidak akan terjadi konflik di tengah-tengah masyarakat," katanya.

3. Tingkat kerawanan pemilu di Jabar tertinggi nomor empat

Ilustrasi Pemilu (IDN Times/Mardya Shakti)

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyatakan, Provinsi Jawa Barat berada di urutan ke empat dari total lima provinsi paling rawan pelanggaran pemilu dengan angka 77,08 persen.

Kapolda Jabar Irjen Akhmad Wiyagus mengatakan, kepolisian telah menyiapkan sebanyak dua per tiga kekuatan atau 19.475 personel yang akan diperbantukan untuk setiap tahapan Pemilu dan tingkat kerawanan.

"Apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Brata Lodaya sendiri digelar terakhir kali untuk mengecek persiapan pasukan pengamanan Pemilu 2024. Sebanyak dua per tiga kekuatan atau 19.475 personel yang akan diperbantukan untuk setiap tahapan Pemilu dan tingkat kerawanan,” kata Kapolda Jabar, Selasa (17/10/2023).