Kementerian Lingkungan Hidup Lakukan Kajian Penyebab Longsor Cisarua

Kajian ini dilakukan dengan analisis landscape kondisi lingkungan di Jawa Barat yang di dalamnya memuat tentang identifikasi faktor-faktor penyebab dan atau pemicu bencana longsor, banjir dan juga lainnya.

"Dasar kajian ini akan kamu jadikan sebagai landasan penyusunan dan atau revisi kajian lingkungan hidup strategis. Di wilayah-wilayah di Jawa barat ini yang rentan atau pun resiko bencana hidrometeorologi," katanya.

KLH, kata dia, sudah menyiapkan langkah-langkah penegakan hukum karena dalam kondisi langsung di lapangan ditemukan adanya pelanggaran-pelanggaran berkaitan dengan tata ruang.

"Kami akan lakukan langkah-langkah penegakan hukum, seperti tahun kemarin di DAS Ciliwung. Bekasi karena kan banjir tuh ya. Begitu pula di Bogor, Jakarta. Kami lakukan juga langkah-langkah pelanggaran hukum, penghentian kegiatan di Puncak waktu itu kami bersama-sama Gubernur Kang Dedi Mulyadi," katanya.

Lebih lanjut, Rasio menyampaikan, KLH akan menugaskan tim untuk melakukan pengawasan di berapa lokasi wilayah Jawa Barat. Salah satunya di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Bandung Barat yang mengalami peristiwa longsor hingga membuat 80 orang hilang.

"Baik lokasi yang kemarin kejadian di Cisarua, Bandung Barat maupun lokasi-lokasi lain. Kami sedang menyiapkan tim untuk mengantisipasi ini. Langkah ini penting kita lakukan agar kita semua patuh terhadap tata ruang," kata Rasio.

Rasio menegaskan, untuk peristiwa longsor di Cisarua saat ini memang masih dalam kajian KLH, namun kondisi di area longsor memang ditemukan banyak aktivitas atau kegiatan yang menggunakan lahan-lahan dengan kemiringan yang sangat-sangat tinggi.

"Itu kan sangat berbahaya apabila terjadi curah hujan yang tinggi. Ini yang juga kami lihat tidak hanya di Desa Cisarua tapi daerah-daerah lain juga di Jawa Barat," ucapnya.

Dengan begitu, Rasio memastikan kajian untuk mengetahui penyebab longsor ini tengah dilakukan dan hasilnya akan dijadikan rekomendasi ke pemerintah daerah mengenai tata ruang. Namun apabila ada pelanggaran maka dilakukan penindakan.

"Jadi kami melihat bahwa memang ada permasalahan yang terjadi berkaitan dengan alih fungsi yang ada di sana (Cisarua)," kata dia.