Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
It helps you see more of our articles when you search on Google
ilustrasi UMP (IDN Times/Muhammad Surya)
  • Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menetapkan UMP Jabar 2027 sebesar Rp3 juta, naik Rp682.399 atau 29,44 persen dari Rp2.317.601 pada 2026.

  • Nilai UMP mengacu pada 70 persen KHL Jabar Rp4.248.132; UMK daerah akan diumumkan bertahap, dengan dampak terbesar bagi wilayah berupah lebih rendah.

  • Penetapan Rp3 juta mengikuti usulan pemerintah dan buruh, berbeda dari APINDO yang mengusulkan Rp2.485.256; serikat pekerja menargetkan UMP mencapai 100 persen KHL pada 2029.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
2026

UMP Jawa Barat tercatat sebesar Rp2.317.601.

16 November 2026

Rapat pleno Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat menghasilkan usulan UMP 2027 sebesar Rp3 juta dari unsur pemerintah dan serikat pekerja. Pengusaha mengusulkan kenaikan 7,23 persen menjadi Rp2.485.256.

21 November 2026

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengumumkan UMP Jawa Barat 2027 resmi menjadi Rp3 juta, naik Rp682.399 atau 29,44 persen.

2027

Pemerintah mengusulkan UMP mencapai 70 persen KHL pada 2027. Serikat pekerja mengusulkan pencapaian 70,62 persen KHL.

2028

Serikat pekerja mengusulkan UMP mencapai 90 persen KHL.

2029

Serikat pekerja mengusulkan UMP mencapai 100 persen KHL.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
  • What?
    UMP Jawa Barat 2027 ditetapkan naik menjadi Rp3 juta, meningkat Rp682.399 atau 29,44 persen dari UMP 2026 sebesar Rp2.317.601.
  • Who?
    Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serikat pekerja, Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat, dan APINDO terlibat dalam penetapan serta pengusulan angka UMP.
  • Where?
    Pengumuman dilakukan di PT Kwangduk Worldwide, Jalan Raya Cipeundeuy, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.
  • When?
    Dedi Mulyadi mengumumkan UMP Jawa Barat 2027 pada Sabtu, 21 November 2026. Rapat pleno Dewan Pengupahan berlangsung pada 16 November 2026 di Gedung Sate, Kota Bandung.
  • Why?
    Angka Rp3 juta ditetapkan mengikuti rekomendasi buruh dan pemerintah, dengan target mencapai 70 persen dari KHL Jawa Barat senilai Rp4.248.132.
  • How?
    Pemerintah dan serikat pekerja menyepakati usulan Rp3 juta dalam rapat Dewan Pengupahan. Besaran UMK kabupaten/kota akan diumumkan bertahap, sementara APINDO mengusulkan Rp2.485.256.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bilang upah paling kecil di Jawa Barat tahun 2027 jadi Rp3 juta. Upah ini naik Rp682.399. Buruh senang karena mereka memberi saran angka itu. Pengusaha dulu ingin naik lebih kecil. Beberapa kota sudah punya upah lebih dari Rp3 juta. Upah kota lain akan diumumkan pelan-pelan.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Kenaikan UMP Jawa Barat menjadi Rp3 juta mencerminkan upaya pemerintah dan buruh memperkuat fungsi upah sebagai jaring pengaman, terutama bagi pekerja di daerah dengan standar upah yang masih rendah. Pendekatan bertahap menuju KHL juga menunjukkan pertimbangan terhadap kesejahteraan pekerja sekaligus kondisi ekonomi dan kemampuan perusahaan.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Bandung, IDN Times - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi alias KDM mengumumkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun 2027 di PT Kwangduk Worldwide, Jalan Raya Cipeundeuy, Kabupaten Bandung Barat, Sabtu (21/11/2026). UMP Jabar 2027 resmi naik menjadi Rp3 juta.

Adapun jumlah tersebut ditetapkan berdasarkan rekomendasi buruh mengacu pada rumus 70 persen dari Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Provinsi Jawa Barat, di mana angkanya mencapai Rp4.248.132.

"UMP Jawa Barat 2027 ditetapkan sebesar Rp3 juta. Berarti mengalami kenaikan Rp682.399 atau naik 29,44 persen," ujar KDM.

1. UMK akan diumumkan secara bertahap

ilustrasi UMP (IDN Times/Muhammad Surya)

KDM menjelaskan, UMP merupakan batas minimum upah yang berlaku di tingkat provinsi. Namun, sejumlah daerah di Jawa Barat memiliki Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang lebih tinggi dari angka tersebut. Besaran UMK akan diumumkan secara bertahap.

"Upah ini tidak akan berarti bagi Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, dan Kota Bandung karena upah mereka sudah di atas Rp3 juta," kata dia.

Sebaliknya, kenaikan UMP tersebut dinilai akan berdampak bagi daerah yang selama ini memiliki tingkat upah lebih rendah.

"Namun, upah ini sangat berarti. Bisa jadi menjadi kebahagiaan bagi para pegawai, tetapi bisa juga menjadi sesuatu yang sangat berat bagi pengusaha di wilayah seperti Pangandaran, Banjar, Kuningan, Ciamis, Majalengka, Indramayu, Cirebon, Garut, Sukabumi, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kota Tasikmalaya," tuturnya.

2. Sempat terjadi perbedaan antara pengusaha dan buruh

Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi (IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Sebelumnya, Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat mengusulkan UMP 2027 sebesar Rp3 juta. Namun, angka tersebut berbeda dengan usulan kalangan pengusaha yang meminta kenaikan UMP hanya sebesar 7,23 persen atau menjadi Rp2.485.256.

Perbedaan usulan itu muncul dalam rapat pleno Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat yang digelar di Gedung Sate, Kota Bandung, pada 16 November 2026. Hanya saja, berdasarkan berita acara rapat, unsur pemerintah dan serikat pekerja sepakat mengusulkan UMP 2027 sebesar Rp3 juta.

Jika dibandingkan dengan UMP 2026 sebesar Rp2.317.601, usulan tersebut berarti kenaikan Rp682.399 atau sekitar 29,44 persen. Sementara itu, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) mengajukan usulan berbeda. Kalangan pengusaha meminta penyesuaian UMP menggunakan formula pengupahan dengan nilai alfa 0,7.

Berdasarkan perhitungan tersebut, UMP Jabar 2027 diusulkan naik 7,23 persen menjadi Rp2.485.256. APINDO beralasan, kenaikan upah perlu mempertimbangkan keberlangsungan perusahaan dan mendorong masuknya investasi, terutama di wilayah industri Priangan Timur dan Ciawi-Majalengka-Cirebon-Kuningan (Ciawimajakuning).

3. Pemerintah dan buruh Ingin UMP segera mendekati KHL

ilustrasi UMP (IDN Times/Muhammad Surya)

Dalam berita acara tersebut, unsur pemerintah menilai penggunaan formula pengupahan dengan nilai alfa maksimal 1,0 belum cukup untuk mempercepat pencapaian UMP terhadap KHL. Jika menggunakan formula tersebut, UMP Jabar 2027 hanya mencapai Rp2.525.722 atau sekitar 59,45 persen dari KHL.

Karena itu, pemerintah provinsi memilih pendekatan KHL secara bertahap. Untuk 2027, pemerintah mengusulkan UMP mencapai 70 persen dari KHL atau dibulatkan menjadi Rp3 juta.

Pemerintah juga mempertimbangkan kondisi perekonomian, tingkat pengangguran, kemampuan perusahaan, kesejahteraan pekerja, serta kepentingan kabupaten/kota yang ingin menetapkan upah minimum.

Sementara itu, unsur serikat pekerja menilai UMP harus menjadi jaring pengaman bagi pekerja, terutama di daerah yang upah minimumnya masih berada di bawah KHL.

Serikat pekerja menyebut terdapat 19 kabupaten/kota di Jawa Barat yang UMK-nya masih di bawah KHL provinsi. Mereka juga mengusulkan agar pencapaian UMP sebesar 100 persen KHL dilakukan dalam waktu tiga tahun. Rinciannya, 70,62 persen pada 2027, 90 persen pada 2028, dan 100 persen pada 2029.

Curated For You

Editorial Team

Related Article

Trending in News

See More