Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
It helps you see more of our articles when you search on Google
Ilustrasi Tambang Batu Bara. (IDN Times/Anjani Asra)
  • Dinas ESDM Jawa Barat mencatat 16 kasus pertambangan tanpa izin di Majalengka hingga Oktober 2026, dengan luas total 16,5 hektare.

  • Gubernur Dedi Mulyadi bersama ESDM telah menertibkan 6,5 hektare tambang ilegal di Desa Indrakila, sementara gubernur menyebut 18 titik ditertibkan dalam sehari.

  • Dua IUP eksplorasi di Majalengka mencakup 43,57 hektare; Pemprov Jabar merencanakan pembelian sekitar 20 hektare bekas tambang liar untuk penghijauan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
  • What?
    Dinas ESDM Jawa Barat mencatat 16 kasus pertambangan tanpa izin di Kabupaten Majalengka dengan luas 16,5 hektare hingga Oktober 2026, sementara terdapat dua IUP aktif tahap eksplorasi.
  • Who?
    Dinas ESDM Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, PT Golden Jaya Indonesia, dan PT Rizky Radjagaoe Abadi terlibat dalam pendataan, penertiban, serta kegiatan eksplorasi tambang.
  • Where?
    Kasus berada di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Penertiban yang dipantau gubernur berlangsung antara lain di Desa Indrakila, Kecamatan Sindang.
  • When?
    Data PETI dihimpun hingga Oktober 2026 dan disampaikan pada Rabu, 18 November 2026. Penertiban sejumlah lokasi tambang ilegal dilakukan dalam beberapa hari sebelumnya.
  • Why?
    Pemprov Jawa Barat merencanakan pembelian lahan bekas tambang liar untuk penghijauan dan mempekerjakan warga sebagai penanam pohon. Rencana tersebut masih dalam proses.
  • How?
    Cabang Dinas ESDM menginventarisasi lokasi PETI, sementara gubernur bersama Dinas ESDM melakukan penertiban. Sebanyak 6,5 hektare lahan ilegal telah ditertibkan; transaksi pembelian sekitar 20 hektare masih menunggu proses lebih lanjut.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Di Majalengka ada 16 tambang liar seluas 16,5 hektare. Pak Gubernur Dedi Mulyadi dan Dinas ESDM menertibkan beberapa tempat tambang liar. Ada juga dua perusahaan yang punya izin mencari bahan tambang. Pemerintah Jawa Barat sedang mau membeli bekas tanah tambang liar, lalu menanam pohon di sana. Warga bisa diajak bekerja menanam pohon.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Pendataan terkonfirmasi dan penertiban sejumlah titik tambang ilegal menunjukkan perhatian pemerintah daerah terhadap persoalan di Majalengka. Rencana membeli sebagian lahan bekas tambang untuk dihijaukan juga membuka arah pemulihan yang melibatkan warga sebagai penanam pohon, sementara kegiatan eksplorasi berizin tetap tercatat secara jelas.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Bandung, IDN Times - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Barat mencatat ada 16 kasus pertambangan tanpa izin (PETI) di Kabupaten Majalengka hingga Oktober 2026. Di sisi lain, ada dua izin usaha pertambangan (IUP) yang dikeluarkan untuk kegiatan penambangan.

Kepala Dinas ESDM Jawa Barat, Tulis Arfian mengatakan, data tersebut telah terkonfirmasi oleh kantor cabang dinas, di mana memang terdapat penambangan liar dan yang memiliki izin untuk mengeksplorasi produk tambang di wilayah Majalengka.

"PETI tahun 2026 Hasil inventarisasi Cabang Dinas di Kabupaten Majalengka mencapai 16 kasus dengan luas 16,5 Hektare, dan IUP aktif di Majalengka ada dua, tahap kegiatan eksplorasi atas nama PT Golden Jaya Indonesia dan PT Rizky Radjagaoe Abadi," kata tulus, Rabu (18/11/2026).

1. Ada dua IUP dengan total sampai 43,57 hektare

Ilustrasi Tambang Timah. (IDN Times/Anjani Asra)

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi alias KDM juga sempat melakukan sidak langsung ke beberapa titip area pertambangan liar di wilayah Majalengka. Tulus mengatakan, gubernur sudah melakukan pantauan langsung di Kecamatan Sindang.

"Kemarin sidak pak gubernur berlokasi di Desa Indrakila. Luas lahan tambang ilegal secara keseluruhan yang sudah ditertibkan oleh Gubernur Dedi Mulyadi bersama Dinas ESDM di Kabupaten Majalengka tempo hari 6,5 hektare," kata dia.

Sementara, mengenai izin usaha pertambangan yang dikelola oleh dua perusahaan di wilayah Majalengka totalnya mencapai 43,57 haktare. Tulus mengungkapkan area yang paling luas digarap oleh PT Golden Jaya Indonesia.

"IUP Tahap Kegiatan Eksplorasi atas nama PT Golden Jaya Indonesia luas wilayah mencapai 23,24 hektare dan PT Rizky Radjagaoe Abadi 20,33 hektare. Jadi keseluruhannya 43,57 hektare," katanya.

2. KDM juga sebut Majalengka paling banyak tambang ilegal

Ilustrasi Tambang Nikel. (IDN Times/Anjani Asra)

Sebelumnya, Gubernur KDM membenarkan, wilayah dengan penambang ilegal perorangan paling banyak saat ini ada di Kabupaten Majalengka. Dia mengklaim, Pemprov Jabar sudah menertibkan 18 ditik tambang ilegal dalam satu hari kemarin.

"Majalengka sekarang justru yang banyak. Majalengka yang kemarin tertibkan dalam malam ini 18 titik dengan, ya mungkin sekitar 40 yang dalam dua hari ini ditertibkan," jelas dia.

KDM mengungkapkan, solusi yang kini tengah direncanakan Pemprov Jabar yaitu membeli semua lahan bekas tambang liar tersebut kemudian dilakukan penghijauan dengan ditanami pohon dan tanaman yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.

"Tapi yang kecil-kecil karena 'ah, iye mah tanah kebon urang, tanah urang' (ini mah kebun saya tanah saya). Nah, kita udah ambil solusi ya, tanah-tanahnya dibeli. Ya, kemudian nanti dihijaukan, kemudian warganya dipekerjakan menjadi penanam pohon. Sudah selesai," kata dia.

3. Pemprov Jabar beli lahan eks tambang ilegal untuk dihijaukan

Ilustrasi Tambang (unsplash/ Dominik Vanyi)

KDM memastikan, rencana pembelian tanah ini masih berproses, dan beberapa di antaranya akan dilakukan transaksi dalam waktu dekat ini. Namun, dia tidak menerangkan lebih lanjut pembelian tanah ini menggunakan uang APBD atau seperti apa.

"Yang dibeli, yang ada beberapa transaksi yang segera dilakukan, hitungan saya yang dibeli itu sekitar 10, ya sekitar 20 hektar ada," kata dia.

Curated For You

Editorial Team

Related Article

Trending in News

See More