Ekonom Unpas Ungkap Alasan Industri Jabar Menjamur tapi PHK Tinggi
PHK di Jawa Barat mencapai 63.789 orang sepanjang Januari-September 2026; tingginya angka ini dinilai bukan semata karena banyaknya tenaga kerja dan industri.
Investasi tinggi di Jabar banyak masuk ke industri padat modal, seperti kendaraan listrik, elektronik, mesin logam, dan telekomunikasi, sehingga penyerapan tenaga kerja relatif terbatas.
Ekonom Unpas mendorong Pemprov memperkuat industri, menyelaraskan kompetensi pekerja dengan kebutuhan perusahaan, mengurai regulasi tumpang tindih, serta memediasi persoalan ketenagakerjaan.
Bandung, IDN Times - Angka pemutusan hubungan kerja (PHK) di Jawa Barat sepanjang Januari hingga September 2026 capai 63.789 orang. Tingginya angka tersebut tidak bisa semata-mata disebab oleh besarnya jumlah tenaga kerja dan banyaknya industri di Jabar.
Pengamat Ekonomi Universitas Pasundan (Unpas), Acuviarta Kartabi menilai, ada beberapa faktor yang menyebabkan angka PHK tersebut tinggi. Menurutnya, Jabar memang menjadi salah satu pusat industri manufaktur padat karya.
Hanya saja, provinsi lain seperti Jawa Timur dan Jawa Tengah juga memiliki jumlah tenaga kerja besar, tetapi tidak otomatis mencatat angka PHK tertinggi kedua.
"Jadi, kalau menurut saya, persoalannya bukan masalah karena memang jumlah tenaga kerja di Jabar banyak. Tapi bagaimana sektor-sektor yang di-PHK itu, apa tindakan yang bisa dilakukan oleh pemerintah Provinsi," ujar Acuviarta, Senin (12/10/2026).
1. Investasi tinggi tidak sepenuhnya bisa menyerap tenaga kerja
ilustrasi PHK (IDN Times/Aditya Pratama) Acuviarta menilai, Pemerintah Provinsi Jawa Barat perlu mengambil langkah konkret untuk memperkuat daya tahan industri agar gelombang PHK tidak terus berulang. Selama ini, kata dia, pemerintah daerah belum melakukan langkah yang memadai untuk memperkuat sektor industri di tengah persoalan ketenagakerjaan.
Acuviarta mengatakan, tingginya investasi di Jawa Barat belum otomatis sejalan dengan penyerapan tenaga kerja. Sebab, investasi yang masuk ke wilayah tersebut banyak menyasar industri padat modal, seperti kendaraan listrik, elektronik, mesin logam, dan telekomunikasi, yang relatif memiliki daya serap tenaga kerja lebih terbatas.
"Jadi, investasi tertinggi itu memang tidak otomatis juga bisa meningkatkan jumlah penyerapan tenaga kerja," katanya.
2. Tumpang tindih regulasi harus diselesaikan
Ilustrasi PHK. (IDN Times/Arief Rahmat) Mengenai upaya Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi alias KDM membuka informasi lowongan kerja melalui siaran langsung TikTok, Acuviarta menilai langkah tersebut berpotensi menjangkau lebih banyak pencari kerja. Namun, efektivitasnya tetap bergantung pada kesesuaian kompetensi pencari kerja dengan kebutuhan perusahaan.
Dia mengungkapkan, salah satu persoalan yang dikeluhkan investor di Jawa Barat adalah kompetensi dan sertifikasi tenaga kerja yang belum sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan industri. Karena itu, pemerintah perlu memperkuat keterkaitan antara pendidikan dan dunia usaha, terutama bagi lulusan SMK, diploma, dan sarjana.
"Pemerintah juga perlu mengatasi tumpang tindih regulasi yang dikeluhkan pelaku usaha, agar industri tetap mampu bertahan dan mempertahankan pekerjanya," katanya.
3. Upaya menjaga daya saing industri harus dilakukan pemerintah daerah
ilustrasi PHK (IDN Times/Aditya Pratama) Acuviarta menambahkan, pemerintah perlu menjadi mediator ketika perusahaan menghadapi persoalan ketenagakerjaan, sekaligus mendorong perlindungan pekerja yang tidak terbatas pada upah, tetapi juga mencakup kebutuhan perumahan dan transportasi.
"Upaya menjaga daya saing industri dan mencegah PHK membutuhkan dukungan pemerintah, bukan hanya dibebankan kepada pelaku usaha," katanya.
