DPRD Minta Pemprov Jabar Komitmen Berantas Judi Online

Menurutnya, judi online di Jawa Barat ini kebanyakan digunakan oleh masyarakat yang awalnya hanya mencoba. Namun karena fasilitas internet pun memenuhi akhirnya menjadi candu.

"Ini sudah sampai pada titik yang mengkhawatirkan, satu sisi saya mohon supaya gubernur sebagai pimpinan, serta bupati dan wali kota, Forkopimda menegaskan ke pada jajaran masing-masing untuk menghentikan semua aktivitas judi online dan pinjol," jelasnya.

Gus Ahad menurutkan, selain pemerintah provinsi, aparat penegak hukum juga harus bisa tegas dalam melakukan penindakan. Menurutnya, jangan sampai judi online hanya diberantas dari situsnya saja namun pelaku tidak diberikan hukuman tegas.

"Kepolisian juga mohon ada penugasan memerangi dari akar kemarin Kominfo blokir, tapi kalau gak ada sanksi hukum itu seperti diabaikan. Jadi perlu diimbangi langkah tegas dari kepolisian untuk melakukan penindakan," katanya.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan untuk memberi sanksi tegas terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kedapatan bermain slot atau judi online. Sanksi yang diberikan bisa berupa ringan hingga berat.

Kepala BKD Jabar, Sumasna mengatakan, Pemprov Jabar memiliki aturan persoalan pegawai yang nekat bermain judi online baik saat jam kerja di kantor ataupun di luar. Dia memastikan, ASN Pemprov Jabar tidak diperbolehkan bermain judi online.

"PP 94 tahun 2021 tentang Disiplin ASN, kewajiban ASN salah satunya adalah menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan," ujar Sumasna, Senin (17/6/2024).

Adapun sanksi bagi ASN di lingkungan Pemprov Jabar yang kedapatan bermain judi online bisa berupa sedang hingga berat. Oleh sebab itu, Sumasna meminta agar para pegawai dapat bekerja dengan baik tanpa terpengaruhi judi online.

"Dalam PP 94 tahun 2021 tentang Disiplin ASN, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf F, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara maka dikenakan sanksi untuk kategori pelanggaran, ringan, sedang atau berat setelah ditindaklanjuti dengan BAP," tuturnya.