DPRD Jabar Dorong Bey Bertemu Presiden Jokowi Bahas CDOB

Selain sebagai Pj Gubernur, Bey kini menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Sekretaris Negara Bidang Komunikasi Politik dan Kehumasan. Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Muhamad Sidkon Djampi mengharapkan jabatan itu bisa dimanfaatkan untuk membuka pembahasan pencabutan moratorium DOB.

"Itu yang masih kita tunggu. Moratorium DOB masih kita suarakan termasuk dalam pembahasan RPJPD Jabar. Termasuk juga kita meminta agar kedekatan Pj Gubernur dengan Presiden Jokowi dimanfaatkan, untuk pencabutan moratorium," kata Sidkon, dikutip Rabu (31/7/2024).

Sidkon menuturkan, ada kemungkinan pencabutan moratorium akan molor dari waktu yang telah ditentukan oleh pemerintah. Adapun pemerintah merencanakan pencabutan moratorium secara nasional akan dilakukan sebelum Pemilu 2029 mendatang.

"Targetnya itu sebelum 2025 sudah mulai ada progres. Saya sudah dapat kabar, paling lambat sebelum Pemilu 2029 akan terjadi pemekaran di Jabar," katanya.

Sebelumnya, Ketua Komisi I DPRD Jabar, Bedi Budiman mengatakan, selain sembilan CDOB ini ada beberapa daerah yang berpotensi dimekarkan. Yaitu, Kabupaten Bandung Timur dan Kota Lembang.

Selain dua wilayah itu, Bedi mengatakan, ada juga usulan CDOB Kabupaten Cirebon Timur, dan usulannya sudah masuk ke DPRD Jawa Barat, namun masih menunggu beberapa persyaratan lainnya.

"Cirebon Timur tapi belum sampai ke kami ini karena kesepakatan bupati dan DPRD sudah. Untuk yang lain saya kira masih on going proses harus berjalan terus sampai pada kami. Kami hanya menunggu saja karena itu pola bottom up," kata dia.