Dedi Mulyadi Pastikan BPMU Tidak Dicoret Tapi Diganti Beasiswa Murid

Dia menegaskan, nantinya bantuan yang sudah disiapkan dalam BPMU ini tidak lagi ke rekening yayasan sekolah, melainkan langsung kepada penerima yaitu peserta didik yang masuk kategori tidak mampu.

"Hari ini dibuat dalam bentuk bantuan program beasiswa untuk masyarakat yang tidak mampu di sekolah swasta digratiskan atau bayarannya ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat," tuturnya.

Dedi juga memastikan, ia bukan hanya menanggung pembiayaan sekolah namun juga kebutuhan lain para siswa seperti baju seragam hingga sepatu gratis.

"Karena ini bagian dari komitmen kami untuk membangun rasa adil dalam bidang pendidikan, sehingga masyarakat miskin itu bisa sekolah di sekolah swasta dengan biaya yang ditanggung oleh pemerintah,” ujarnya.

Sekda Jabar Herman Suryatman menambahkan jika bantuan dari Pemprov Jabar untuk siswa sekolah swasta sudah dianggarkan di APBD 2026. Sehingga, dia memastikan, Pemprov Jabar tidak mencoret anggaran tersebut.

"Sudah kami check and recheck. Alokasi untuk bantuan pendidikan menengah ke sekolah swasta, anggarannya tersedia pada APBD 2026 sebesar Rp218 miliar. Fix di APBD Murni bukan perubahan," tuturnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi 5 DPRD Jabar, Yomanius Untung mengatakan, sebagai pengganti BPMU, Pemprov Jabar mengalokasikan beasiswa bagi siswa tidak mampu.

"Waktu itu kami sepakati, penggantinya adalah beasiswa bagi siswa miskin. Anggarannya Rp180 miliar itu beasiswa operasional, untuk desil satu sampai empat, satu anaknya akan mendapatkan Rp600 ribu per tahun. Tapi, itu beasiswa operasional," katanya.

Pihaknya pun bakal memperjuangkan agar BPMU dapat kembali dianggarkan pada APBD tahun mendatang. Sebab, menurutnya masih banyak sekolah swasta yang perlu mendapatkan bantuan.

"Ke depan, kami akan kembali mendorong reaktivasi BPMU, itu perlu karena sebagian besar sekolah Swasta itu dalam kondisi tidak stabil dari sisi keuangan, makanya kami akan dorong di tahun depan," ucapnya.