Dedi Mulyadi Bagi-bagi Uang Puluhan Juta buat Wisuda Sekolah
- Gubernur Jawa Barat menggelar perlombaan perpisahan kreatif dan hemat biaya bagi siswa SMA/SMK
- Perlombaan ini diinisiasi setelah salah satu SMK di Bekasi menggelar perpisahan dengan konsep unik
- Pemerintah Provinsi Jawa Barat melarang kegiatan wisuda/perpisahan dengan biaya tinggi bagi PAUD, SD, SMP, SMA/SMK
Bandung, IDN Times - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menggelar perlombaan gelaran perpisahan yang kreatif dan hemat biaya bagi siswa-siswi SMA/SMK se-Jawa Barat. Hadiahnya nanti akan diberikan puluhan juta rupiah bagi juara satu hingga juara enam.
Perlombaan ini disampaikan langsung oleh Dedi Mulyadi di akun media sosial resminya. Adapun inisiatif lomba ini berawal dari adanya salah satu SMK di Bekasi yang menggelar perpisahan dengan disemprot langsung oleh mobil pemadam kebakaran di halaman sekolah.
"Anak-anakku di seluruh Jawa Barat perpisahan yang murah tapi megah itu lah kebanggaan saya saat ini. Saya sangat menikmati videonya dan ternyata anak-anak Jabar kreatif dan memiliki prospek masa depan yang hebat," ujar Dedi, Rabu (7/5/2025).
1. Dedi Mulyadi akan memilih langsung para juara
Dedi mendorong agar seluruh sekolah lainnya bisa turut mengikuti hal serupa dengan cara yang lebih kreatif dan hemat biaya. Nantinya, kata Dedi, akan ada hadiah uang tunai sejumlah puluhan juta bagi juara satu hingga enam.
Dedi sendiri tidak merincikan lebih jelas mengenai mekanisme penjurian dan siapa saja pihak yang akan dilibatkan. Dia hanya bilang akan melihat langsung di media sosial siswa dan pihak sekolah.
"Untuk itu terus berkiprah berkarya. Video terheboh, video perpisahan yang termurah akan mendapatkan hadiah Rp50 juta untuk juara pertama, Rp40 juta untuk juara kedua, Rp30 juta juara ketiga, dan Rp20 juta juara keempat, Rp15 juta juara ke lima, dan Rp10 juta juara ke enam," kata Dedi.
"Pokoknya tayangan yang ditayangkan di akun medsos nanti akan diumumkan pokoknya terus berkarya biar murah tetap gagah," jelasnya.
2. Gelaran wisuda dilarang kecuali biaya murah
Diketahui, Pemerintah Provinsi Jawa Barat secara tegas memberikan larangan terhadap kegiatan wisuda atau perpisahan dengan biaya tinggi bagi siswa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
Larangan ini dikeluarkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat lewat Surat Edaran (SE) nomor: 42/PK.03.04/KESRA yang disebarkan ke seluruh satuan pendidikan yang ada di Jabar yang dikeluarkan 30 April 2025, dan ditandatangani secara elektronik oleh Gubernur Dedi Mulyadi.
Dalam SE itu, nomor satu poin C menerangkan bahwa seluruh sekolah PAUD, SD, SMP, SMA/SMK diminta tidak menyelenggarakan wisuda/perpisahan dan kegiatan yang bersifat seremonial dengan biaya tinggi.
Meski begitu, pada nomor ke empat menyatakan, Pemerintah Provinsi Jabar memperbolehkan kegiatan wisuda/perpisahan diselenggarakan apabila tidak menimbulkan beban biaya kepada orang tua/wali siswa.
Kegiatan tersebut juga harus dilaksanakan secara sederhana, bersifat kreatif, edukatif, dan mencerminkan nilai-nilai kebersamaan serta keberhasilan belajar.
3. Wisuda seharusnya gratis dan perlu ada regulasi sendiri
Pengamat Kebijakan Pendidikan sekaligus Dekan FPIPS UPI, Cecep Darmawan juga sangat setuju agar gelaran wisuda dan perpisahan ini tidak dengan biaya yang tinggi dan dibebankan kepada wali murid. Menurutnya, acara ini kurang mendidik.
"Jadi saya termasuk yang tidak suka ya, acara wisuda-wisuda itu gebyar, itu nggak suka ya. Itu tidak kurang mendidik lah gitu ya. Wisuda itu harusnya suasana hikmat, dengan kesederhanaan, hikmat, nah itu wisuda," kata dia.
Selain itu, wisuda yang digelar oleh para pihak sekolah kerap kali dibuat dengan secara megah dan memakan biaya yang tinggi dan lebih banyak hura-huranya. Seharusnya, suasana perpisahan ini sebagai ajang refleksi.
"Dan yang lebih penting lagi adalah forum atau dimensinya harus ada dimensi refleksi. Jadi bukan hura-hura, Itu bukan budaya pendidikan orang-orang itu ya. Apalagi setelah sudah, misalnya corat coret, bajunya, segala itu enggak boleh," kata dia.
Cecep juga mendukung agar pemerintah turut bisa memperhatikan mengenai wisuda ini, sebab aturan ini perlu diperjelas agar para sekolah tidak lagi menggelar kegiatan yang sangat kental dengan diskriminatif ini.
Lebih lanjut, dirinya juga menyarankan agar pemerintah bisa menggratiskan kegiatan ini agar tidak ada beban terhadap orang tua sekaligus diskriminatif kepada siswa. Sehingga, peraturan khusus ini perlu ada.
"Belum ada (aturan jelas larangan wisuda), makanya harus diatur, walaupun saya katakan aturannya itu ada, tapi itu pasti umum ya, misalnya ada peraturan menteri tentang kegiatan wisuda, satu bahwa wisuda itu harus dalam konteks pendidikan, inklusif, berbiaya murah, atau bahkan tidak berbiaya," jelasnya.
