Bawaslu Pantau Festival Pendidikan “Indonesia Maju” di Bandung

Hingga pukul 11.00WIB, ratusan pelajar Jawa Barat mulai dari TK hingga SMA sudah berkumpul di festival yang digelar di Pusat Olahraga Arcamanik, Kota Bandung, itu Gebyar Pendidikan dan Kebudayaan itu juga diramaikan oleh sederet jongko yang menjual berbagai buku bertema pendidikan. Terlihat ada pula beberapa jongko yang menjual makanan baik ringan mau pun berat.

Di sekeliling pusat olahraga tersebut, pengunjung dapat melihat poster Gebyar Pendidikan dan Kebudayaan. Tak hanya itu, sejumlah spanduk dengan tulisan “Indonesia Maju” juga dapat ditemui di beberapa sudut festival.

Frasa “Indonesia Maju” merupakan visi dari Capres dan Cawapres nomor urut 01, Jokowi-Ma'ruf. Frasa tersebut sudah berkali-kali disebutkan Jokowi dalam berbagai kesempatan kampanye, salah satunya dalam acara Debat Calon Presiden pada Kamis (17/1) di Hotel Bidakara, Jakarta, dengan tema Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme.

Dengan Indonesia Maju, Jokowi berharap dapat membawa banyak perubahan ke arah kemajuan bagi Indonesia jika ia kembali terpilih menjadi presiden. “Visi misi kami adalah Indonesia maju. Kami menawarkan optimisme dan masa depan Indoensia yang berkeadilan. Saya berkeyakinan bangsa semakin maju, semakin modern, semakin demokratis maka penegakan hukum dan HAM semakin baik," kata Jokowi.

Menurut Undang-undang Nomor 17 tahun 2017, kampanye dapat diartikan sebagai bagian dari kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi misi , program, dan atau citra diri. Dengan definisi tersebut, Gebyar Pendidikan dan Kebudayaan dengan tema “Indonesia Maju” dapat diartikan sebagai penawaran visi dari tim Capres-Cawapres Jokowi-Ma'ruf.

Namun, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat tak mau asal menindak kegiatan tersebut. Zaki Hilmi, Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Jawa Barat, mengatakan jika timnya sudah dikirim untuk mengawasi Gebyar Pendidikan dan Kebudayaan itu.

“Bawaslu (Sudah) melakukan kegiatan pengawasan melekat untuk memastikan tidak adanya pelanggaran pemilu dengan menggunakan fasilitas negara atau pelibatan ASN (Aparatur Sipil Negara),” ujar dia, ketika dihubungi IDN Times, Sabtu (23/3). Seperti diketahui, Pusat Olahraga Arcamanik merupakan aset negara di mana pengelolaannya berada di ranah Pemprov Jawa Barat.

Seandainya ada pelanggaran dalam acara tersebut, misalnya terbukti salah satu ASN ikut meningkatkan citra Capres dan Cawapres, Bawaslu komit untuk bersikap tegas. “Bawaslu akan mengambil langkah-langkah penindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” kata Zaki.

Melakukan kampanye di ranah pendidikan, termasuk area pendidikan seperti sekolah dan kampus perguruan tinggi, adalah sebuah pelanggaran regulasi pemilu. Jika benar kepergok ada unsur meningkatkan citra diri salah satu capres atau cawapres dalam Gebyar Pendidikan dan Kebudayaan, maka bawaslu memastikan bahwa ASN telah melanggar regulasi pemilu.

“Tergantung bagaimana kontennya. Pelaksananya dilakukan oleh siapa, apakah tim kampanye, atau siapa? Lalu, apakah muncul citra diri dari peserta pemilu? Kalau gitu tentu bisa dinilai pelanggaran,” kata Zaki.

“Tapi kalau enggak ada unsur meningkatkan citra diri dalam konten acara, maka itu bukan merupakan bagian dari kampenye,” tuturnya.

Petugas Bawaslu yang dikirim ke lokasi festival berasal dari Bawaslu Kota Bandung. Hal tersebut dikonfirmasi Ketua Bawaslu Kota Bandung, Zacky Muhammad Zamzam, kepada IDN Times di waktu yang sama.

“Untuk kegiatan tersebut kami sedang menunggu laporan lengkap hasil pengawasan, karena ada pengawas kami di lapangan. Setelah laporan masuk, kami akan kaji apakah ada unsur pelanggaran atau tidak,” kata Zacky.

Hingga berita ini diturunkan, baik Bawaslu Kota Bandung mau pun Provinsi Jawa Barat, belum dapat memastikan adanya pelanggaran pemilu dalam Gebyar Pendidikan dan Kebudayaan.