63.789 Tenaga Kerja di Jabar Terkena PHK Sepanjang 2026
Jawa Barat mencatat PHK terbanyak nasional pada Januari–September 2026, dengan 63.789 tenaga kerja melaporkan kehilangan pekerjaan melalui Sistem Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
PHK banyak terjadi di kawasan industri Bekasi dan Karawang, terutama manufaktur padat karya, dipicu persaingan usaha, relokasi produksi, robotisasi, komputerisasi, AI, serta perubahan pasar otomotif.
Pemerintah menyediakan JKP berupa uang tunai, pelatihan, dan informasi pasar kerja; pekerja Jabar juga dapat mengakses aplikasi Nyari Gawe serta bursa kerja daring TikTok.
Bandung, IDN Times - Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) terbanyak di Indonesia sepanjang Januari hingga September 2026. Berdasarkan data Sistem Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), sebanyak 63.789 tenaga kerja melaporkan terkena PHK secara nasional.
Adapun angka 20,45 persen yang tercantum dalam data tersebut perlu dipastikan kembali basis perhitungannya sebelum dipublikasikan sebagai persentase PHK di Jawa Barat.
Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Barat, Firman Desa, mengatakan tingginya angka PHK di Jabar sejalan dengan besarnya jumlah perusahaan dan tenaga kerja di provinsi tersebut.
"Jawa Barat ini provinsi dengan jumlah industri dan tenaga kerja terbesar se-Indonesia. Otomatis, begitupun dengan jumlah PHK-nya pasti akan berbanding lurus dengan jumlah perusahaan dan tenaga kerja yang ada di Jawa Barat," ujar Firman, Senin (12/10/2026).
1. Robotisasi hingga persaingan kendaraan listrik
Ilustrasi PHK. (IDN Times/Arief Rahmat) Menurut Firman, PHK banyak terjadi di kawasan industri, terutama Kabupaten Bekasi dan Karawang. Berdasarkan sektor usaha, industri manufaktur, khususnya industri padat karya, menjadi salah satu sektor yang banyak melaporkan pengurangan tenaga kerja.
Firman menjelaskan, terdapat sejumlah faktor yang mendorong perusahaan melakukan PHK. Selain persaingan usaha dan relokasi basis produksi, perubahan teknologi turut memengaruhi kebutuhan tenaga kerja di sejumlah perusahaan.
"Kalau berdasarkan sektor, sebagian besar PHK terjadi di sektor manufaktur, terutama industri padat karya. Dari sisi jenis pekerjaan, beberapa perusahaan juga mulai beralih ke industri yang lebih padat teknologi atau padat modal," katanya.
2. Ada juga perusahaan tidak mampu bersaing
Ilustrasi PHK (IDN Times/Arief Rahmat) Beberapa perusahaan mulai menerapkan robotisasi dan komputerisasi dalam proses produksi. Penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence juga menjadi bagian dari perubahan teknologi di dunia industri.
Di sektor otomotif, perubahan pasar dan meningkatnya persaingan kendaraan listrik dengan kendaraan konvensional turut memengaruhi kondisi sejumlah perusahaan.
"Ada juga perusahaan yang sudah tidak mampu bersaing. Seperti yang banyak disampaikan teman-teman serikat pekerja, di sektor otomotif misalnya, banyaknya fasilitas produksi dan gempuran kendaraan listrik di Indonesia turut berpengaruh terhadap penjualan kendaraan konvensional berbahan bakar mesin," katanya.
3. Pemerintah siapkan program bagi pekerja terdampak PHK
Ilustrasi PHK/Seattle Times Untuk membantu pekerja yang kehilangan pekerjaan, pemerintah menyediakan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Program ini mencakup tiga manfaat, yakni uang tunai, pelatihan kerja, dan akses informasi pasar kerja.
Di Jawa Barat, pencari kerja juga dapat memanfaatkan aplikasi Nyari Gawe untuk mencari lowongan pekerjaan. Disnakertrans Jabar turut menggelar bursa kerja daring melalui TikTok secara berkala, dengan ribuan lowongan yang dapat diakses pencari kerja setiap pekan.
Pekerja yang membutuhkan keterampilan baru juga dapat mengikuti pelatihan untuk meningkatkan atau menyesuaikan kompetensi dengan kebutuhan industri.
"Program tersebut diharapkan membantu pekerja terdampak PHK kembali memasuki pasar kerja," kata Firman.
