UU Ciptaker Disahkan, Ridwan Kamil: Coba Dulu Setahun Kemudian Evaluasi
Dok.Humas Jabar
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times - Gubernur Jawa Barat ikut memberi tanggapan terkait Undang-Undang Cipta Kerja yang baru saja disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah. Dia berharap semua pihak memonitor dampak dari disahkannya UU tersebut.
Emil menilai, dalam sebuah aturan baru pasti ada sisi positif dan negatifnya. Meski banyak permintaan dari berbagai kalangan agar UU Cipta Kerja tidak disahkan, tetapi masyarakat diharap tidak kaku dengan adanya aturan baru ini.
"Yang namanya hal seperti ini pasti ada dinamika. responnya juga belum tentu berhasil, belum tentu gagal, tergantung situasi," ujar Ridwan Kamil, Selasa (6/10/2020).
Baca Juga: [BREAKING] Tolak UU Ciptaker, Buruh Blokade Jalan Raya Rancaekek-Cileunyi
1. Aturan ini bisa mensejahterakan rakyat
Pexels/Gustavo FringMantan Wali Kota Bandung ini pun berharap masyarakat yang selama ini menolak bisa menerima UU Cipta Kerja dulu dan menjalankannya dalam satu atau dua tahun. Dari pelaksanaan aturan ini nantinya bisa diketahui apakah rakyat semakin sejahtera atau justru kian tertindas.
"Saran saya terima dulu, kemudian evaluasi. Kalau kurang kita revisi kita evaluasi, kalau baik kita teruskan," kata dia.
Baca Juga: Tolak Pengesahan UU Ciptaker, Bandung Jadi Lautan Buruh Hari Ini!
2. Menko Airlangga sebut UU Cipta Kerja bisa berdampak baik bagi pekerja Indonesia
Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjamin bahwa RUU Cipta Kerja (Ciptaker) berpihak pada rakyat. RUU Ciptaker telah disahkan oleh DPR bersama pemerintah pada rapat pembahasan tingkat I, sehingga RUU itu siap dibahas pada tingkat II di Sidang Paripurna.
Airlangga mengklaim, RUU ini merupakan regulasi perdana yang memberikan jaminan kehilangan pekerjaan kepada buruh. Dia juga membantah segala isu miring terkait Omnibus Law ini.
“Sama sekali tidak menghilangkan hak cuti, haid, hamil yang sudah diundang-undangkan oleh ketenagakerjaan,” kata Airlangga sebagaimana disiarkan melalui akun YouTube Parlemen Channel, Sabtu (3/10/2020).
3. Izin usaha untuk UMKM akan lebih mudah
ANTARA FOTO/Nova WahyudiSelain itu, RUU Ciptaker juga mendorong efisiensi perizinan dan mempermudah pendirian perusahaan terbuka perseorangan. Terkait UMKM, mereka hanya cukup mendatar. Usaha berbasis koperasi dipermudah hanya dengan sembilan orang. Sertifikasi halal juga dipermudah.
Terkait pertanahan, Airlangga menjamin tidak ada hak rakyat yang direnggut. Bagi nelayan, proses perizinan usahanya juga dipermudah karena diurus satu pintu melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) saja.
“Terkait perlindungan masyarakat di dalam hutan, justru akan dapat kepastian untuk keterlanjuran lahan, sehingga masyarakat diberikan haknya, bukan diambil haknya. Sehingga masyarakat bisa memanfaatkan hasil perkebunan,” tutur dia.
Baca Juga: UU Ciptaker Disahkan, KSPI Ajak Buruh Demo Tolak Omnibus Law
