KPU Jabar: Wacana Rapid Test kepada Pemilih akan Sulit Terealisasi
Butuh kesiapan anggaran hingga tenaga medis untuk rapid test
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat menyambut baik wacana Pemerintah Provinsi yang ingin melakukan rapid test kepada setiap pemilih di delapan daerah yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 9 Desember mendatang. Meski demikian wacana ini kemungkinan sulit terealisasi karena butuh tenaga dan anggaran besar untuk melakukannya.
Ketua KPU Jawa Barat (Jabar) Rifki Alimubarok menuturkan, rapid test kepada pemilih bisa saja asal dilakukan jauh hari sebelum pencoblosan dilaksanakan. Sebab, ketika pemilih melakukan tes kesehatan saat datang ke tempat pemungutan suara (TPS) maka banyak hal perlu dipersiapkan.
"Kalau harus rapid test di TPS tidak mungkin. Akan sangat memakan waktu saat hari pencoblosan," ujar Rifki saat dihubungi, Selasa (1/12/2020).
1. Kesiapan alat juga harus dipersiapkan betul
Berdasarkan data KPU Jabar, lanjut Rifki, jumlah pemilih aktif yang akan dikut dalam Pilkada di delapan daerah ada 11,6 juta. Jika mengau pada wacana Pemprov Jabar yang akan melakukan rapid test kepada pemilih di atas 40 tahun, maka angkanya sekitar 30-40 persen atau mencapai lima juta pemilih.
Belum lagi anggaran untuk melakukan rapid test tersebut jelas besar. Di sisi lain, kesiapan tenaga medis pun harus dipersiapkan, karena jumlah TPS yang akan menggelar Pilkada tahun ini mencapai 33.305.
"Petugas kesehatan ini di TPS siap tidak jumlahnya setiap daerah. Karena kan ada yang satu daerah ratusan sampai ribuan TPS," papar Rifki.
Baca Juga: Berpotensi Merugikan Masyarakat, MUI Jabar Minta Pilkada 2020 Ditunda