Kasus Arsan Tak Akan Pengaruhi Partisipasi Memilih di Pilkada 2024
Pj Bupati Bandung Barat jadi tersangka kasus dugaan korupsi
Bandung Barat, IDN Times - Komisi Pemilihan Umum (KPU) optimistis kasus hukum yang menjerat kepala daerah di Kabupaten Bandung Barat (KBB) tak akan memengaruhi partisipasi masyarakat di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Partisipasi masyarakat untuk menyalurkan hak pilihnya diyakini akan tetap tinggi.
Menjelang Pilkada KBB 2024 Penjabat (Pj) Bupati Bandung Barat Arsan Latif ditetapkan sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi proyek Pasar Cigasong. Arsan bukan kepala daerah pertama di Bandung Barat yang terjerat dengan kasus hukum.
Sebelumnya ada mendiang Abubakar, Bupati Bandung Barat 2008-2018 yang didakwa bersalah menyuruh dan menerima uang dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemkab KBB serta Aa Umbara yang terjerat kasus korupsi bansos COVID-19 di Bandung Barat.
"Itu menjadi tantangan untuk penyelenggara. Kami tetap optimistis partisipasi masyarakat di Kabupaten Bandung Barat tetap tinggi. Tidak berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat," kata Ketua KPU KBB Ripqi Ahmad Sulaeman saat dihubungi, Kamis (6/6/2024).
1. KPU KBB siapkan strategi jitu
Ripqi menilai masyarakat bakal tetap antusias untuk menyalurkan hak pilihnya di Pilkada 2024 seperti yang terjadi pada Pemilu 2024 lalu. Meskipun kepala daerah yang menjadi pemimpin di Bandung Barat beberapa kali terjerat masalah hukum.
KPU KBB, kata Ripqi, akan meracik strategi jitu agar partisipasi datang ke tempat pemungutan suara (TPS) di Pilkada 2024 yang akan berlangsung November 2024 mendatang tetap tinggi. Mereka akan melakukan sosialisasi dengan menggandeng berbagai elemen masyarakat dari mulai Ormas, OKP hingga lembaga pendidikan.
"Oleh karena itu kami penyelenggara akan melakukan banyak inovasi untuk melukan sosialisasi agar partipasi masyarakat tetap tinggi," ujarnya.