Berambisi Maju di Pilkada 2024, ASN di KBB Wara-wiri Cari Dukungan

2. Pemkab Bandung Barat sebut itu hak politik pribadi

Terpisah, Asisten 1 Bidang Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Barat, Asep Sehabudin menyebutkan tak ada pelanggaran netralitas dalam keterlibatan Kepala Bagian Kesra Setda Hassanudin dalam perhelatan Pilkada 2024. Pasalnya, salam Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilu telah menjamin setiap warga negara punya hak yang sama untuk dipilih atau jadi perserta dalam Pilkada.

"Saya kira gak ada masalah, pada Pasal 7 ayat 1 UU Pemilu menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mencalonkan sebagai warga negara, termasuk pak selaku ASN, itu diperbolehkan," jelas Asep.

Asep menegaskan tak ada regulasi yang dilanggar oleh anak buahnya. Apalagi, dalam pasal 56 UU Pemilu menyatakan secara jelas bahwa kewajiban ASN mengundurkan diri tatkala telah resmi dinyatakan sebagai calon. Kalaupun dirinya ikut penjaringan Parpol, hal tersebut bukan pelanggagaran netralitas karena langkah itu perlu dilakukan sebagai mekanisme pencalonan.

"Di baliho yang tersebar saya juga lihat tidak menyatakan mencalonkan atau lambang partai, jadi gak ada masalah. Kalau jadi anggota partai, itu baru sudah melanggar," kata Asep.