TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Golkar dan Demokrat Berpeluang Lanjutkan KIM di Pilkada Jabar

Keduanya sudah jalin kerja sama di beberapa daerah

(Istimewa)

Bandung, IDN Times - Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Golkar Jawa Barat beserta Partai Demokrat berepeluang melanjutkan Koalisi Indonesia Maju (KIM) di Pilgub 2024. Keduanya pun sudah melakukan pertemuan sekaligus berkomunikasi langsung.

Pertemuan Ini dilakukan di Kantor DPD Partai Golkar Jawa Barat, Jalan Maskumambang Nomor 2, Turangga, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Kamis (16/5/2024) sore. Ketua DPD Golkar Jabar, Ace Hasan Syadzily mengatakan, pertemuan ini sekaligus membahas peluang melanjutkan koalisi di Pilpres 2024 ke Pilkada Jabar.

"Kami membahas tentang kemungkinan adanya kerja sama koalisi antara Partai Demokrat dan Partai Golkar di Jawa Barat, di tingkat provinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota dalam konteks Pilkada 2024 nanti," katanya.

1. Keduanya memiliki kesamaan ideologi

Bagi Ace, Partai Golkar telah memiliki mekanisme tersendiri di dalam menentukan calon kepala daerah untuk Pilkada 2024, termasuk tentang skema koalisi bersama Partai Demokrat Jawa Barat.

Meski begitu, Golkar dipastikan akan sangat terbuka untuk membangun koalisi khususnya bersama Partai Demokrat untuk Pilkada 2024 di Jabar.

"Setidaknya kami memiliki kesamaan ideologi, kedua kami berkomitmen untuk sama-sama membangun komunikasi yang nanti akan ditindaklanjuti melalui kerja-kerja dari tim. Dan ketiga tentu yang paling penting adalah kami memiliki kesamaan untuk sama-sama memajukan Provinsi Jawa Barat," ujarnya.

2. Koalisi sesuai dengan arahan ketua umum partai

Langkah ini sendiri, menurut dia, sudah sesuai dengan arahan Ketua Umum Airlangga Hartarto, di mana Golkar akan memprioritaskan untuk membangun koalisi bersama partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) pada Pilpres 2024.

"Kami tegaskan, arahan dari Ketua Umum Partai Golkar berkoalisi dengan selama ini tergabung dalam Koalisi Pilpres itu merupakan prioritas kami, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota," ujar Ace.

"Tentu selama ini juga, misalnya kayak kasus di Kabupaten Cirebon sudah ada Nota Kesepahaman dari Koalisi Indonesia Maju, lalu di Kabupaten Bogor juga sama demikian," tuturnya.

Berita Terkini Lainnya