Begini Reaksi BPN Ketika Prabowo Dilarang Salat Jumat di Semarang
ANTARA FOTO/Idhad Zakaria
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Direktur Materi dan Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi mengaku prihatin dengan adanya larangan tehadap Capres Prabowo Subianto yang akan melaksanakan salat Jumat di sebuah masjid di Kota Semarang.
Diketahui, Takmir Masjid Agung Semarang, Hanief Ismail membuat press rilis yang meminta agar Bawaslu melarang Prabowo salat Jumat di masjid Kauman, Semarang. Hanief menilai salat itu mempunyai tujuan politis.
“Saya prihatin dengan kejadian ini, mengingatkan pada masa kecil. Terakhir kali saya mendengar orang salat dilarang-larang waktu kecil pada 60-an. Ada kelompok yang melarang mushalanya dipakai karena beda aliran. Ada kelompok yang menghalangi rombongan mau salat ied di lapangan,” tutur Sudirman lewat keterangan tertulisnya, Kamis (14/2).
1. BPN heran dengan pelarangan salat jumat
IDN Times/Irfan FathurohmanSudirman mengaku heran dengan pelarangan salat seseorang. Menurutnya, jika memang berbeda dalam pilihan politik, tidak seharusnya melakukan pelarangan salat. “Beda pilihan ya biasa saja. Kok sampai ada pelarangan seorang calon Presiden masuk ke masjid,” tambahnya.
2. Penolakan Prabowo untuk salat dinilai bukan sikap warga Semarang
ANTARA FOTO/Dede Rizky PermanaSebagai orang yang pernah berlaga pada pemilihan Gubernur Jateng 2018, Sudirman meyakini itu bukan sikap warga Semarang, bukan pula sikap umat Islam Semarang. Lebih lagi bukan sikap kolektif takmir Masjid Kauman.
“Masjid Kauman punya sejarah panjang, pasti para pengurusnya memiliki kebijakan, keluasan pikiran, dan hati. Saya tidak percaya kalau mereka tega melarang-larang,” ujarnya.
3. Hanief Ismail menyatakan keberatan dengan rencana Prabowo
Google.comSebelumnya, Hanief Ismail menyatakan keberatan adanya rencana Prabowo salat jumat di Masjid Kauman Semarang, Jumat (15/2) besok. Secara khusus Hanief mengontak mantan Komisioner Panwaslu Semarang Mohamad Ichwan menulis keberatannya itu.
Dia juga meminta agar Bawaslu Kota Semarang untuk mengambil tindakan yang diperlukan. Menurut Hanief, jumatan yang akan diadakan oleh Prabowo itu politisasi ibadah salat Jumat, sekaligus memakai masjid untuk kepentingan politik.
“Kami para nadlir atau takmir Masjid Kauman merasa keberatan dengan rencana jumatan Prabowo tersebut,” katanya dalam keterangan tertulisnya, Kamis (14/2).
4. Hanief tidak menerima surat pemberitahuan dari tim Prabowo
IDN Times/Irfan FathurohmanBaca Juga: Fadli Zon Sebut Prabowo Berpeluang Menyerang Jokowi di Debat Kedua
Lebih lanjut Hanief menjelaskan, pihaknya tidak pernah mendapat surat pemberitahuan dari tim kampanye Prabowo-Sandiaga maupun dari partai pengusung pasangan capres-cawapres tersebut.
Maka, rencana salat Jumat Prabowo dan pendukungnya di Masjid Kauman, menurutnya, tidak melibatkan nadlir atau takmir masjid. Secara resmi maupun secara informal, pihak takmir tidak pernah menyetujui atau memberi izin.
“Kami tidak pernah memperoleh surat apa pun dari pihak Pak Prabowo atau partai pengusungnya, Jadi kami tidak terlibat dengan rencana adanya shalat jumat capres tersebut,” ujarnya.
Baca Juga: Begini Respons Prabowo Ketika Dikritik Tiga Perempuan
5. Takmir Masjid Kauman tak ingin salat Jumat dipolitisasi
ANTARA FOTO/Budi Candra SetyaBaca Juga: Tiga Hari Lagi, Begini Persiapan Pengamanan di Debat Capres Kedua
Hanief menambahkan, pada prinsipnya Takmir Masjid Kauman mempersilakan siapa pun untuk salat di masjid tersebut. Dia mengatakan pihak takmir membuka lebar-lebar siapa pun muslim untuk beribadah, termasuk salat Jumat.
Namun, dia menegaskan, pihak takmir keberatan apabila peristiwa salat itu dipolitisasi. Apalagi dengan mengerahkan massa dan menyebar pamflet ke masyarakat agar ikut jumatan bersama capres Prabowo Subianto. Hal itu, menurutnya, berpotensi melanggar aturan kampanye dan sangat menodai kesucian masjid sebagai tempat ibadah.
“Kami mempersilakan siapa saja salat di Masjid Kauman. Setiap muslim boleh salat jumat di sini, termasuk musafir. Tapi kalau untuk pencitraan kampanye, itu berpotensi melanggar aturan dan menodai kesucian masjid sebagai tempat ibadah,” terangnya.
Baca Juga: Debat Kedua, Capres Jokowi vs Prabowo Harus Tampil Lebih Bermutu
