Warga Kampung Kota Bandung Geruduk DPRD Jabar, Beri Sepuluh Tuntutan
- Warga Kampung Kota Bandung menggeruduk DPRD Jabar dengan 10 tuntutan
- Mereka menuntut hentikan brutalitas aparat, cabut kebijakan tidak pro rakyat, dan reforma agraria sejati
- Massa aksi juga meminta reformasi polri, kembalikan militer ke barak, dan bebaskan masyarakat yang ditangkap dalam demonstrasi Agustus-September
Bandung, IDN Times - Massa yang mengatas-namakan warga Kampung Kota Bandung, menggeruduk Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, Kamis (4/9/2025). Ada sebanyak sepuluh tuntutan yang mereka sampaikan dalam aksi tersebut.
Adapun Warga Kampung Kota Bandung ini terdiri dari Forum Dago Melawan, Forum Tamansari Bersatu, Forum Sukahaji Melawan, Cipedes Melawan dan Rakyat Anti Penggusuran. Dalam aksi tersebut, massa membawa poster yang berisi aspirasi dan tuntutannya.
Salah satunya soal tindakan aparat yang dinilai represif, serta terkait patroli di Kota Bandung selama adanya aksi massa dari 29-31 Agustus 2025. Massa aksi yang didominasi kelompok ibu-ibu ini datang dengan menggunakan pakaian berwarna pink brave.
1. Minta aset koruptor disita
Massa aksi juga melakukan aksi teatrikal dengan melempar beberapa bungkus plastik berisi sampah ke dalam Gedung DPRD Jawa Barat Pelemparan itu dinilai sebagai bentuk kekecewaan massa atas apa yang terjadi saat ini di Indonesia.
Selain itu, mereka juga menilai adanya pembelokan isu di mana massa dianggap anarkis dalam unjuk rasa kemarin.
"Kami dari masyarakat kampung kota ikut menyuarakan mengenai tindakan represif aparat, mengenai juga tuntutan bagi para koruptor untuk disita asetnya. Mau diberlakukan hukuman mati sekalipun kami tidak berkeberatan," kata koordinator unjuk rasa, Angga saat diwawancarai awak media.
2. Minta militer kembali ke barak
Angga mengatakan, lewat aksi saat ini massa juga meminta DPRD Jabar untuk memastikan militer kembalikan ke barak seraya meminta Jawa Barat menjauh dari militerisme. Mereka meminta Jawa Barat harus anti-militerisme.
"Bedakan kepentingan militer dengan kepentingan sipil, sehingga supremasi sipil harus berada di atas segalanya. Termasuk juga dengan reformasi polri dan pembersihan dewan dan politik praktis dari praktek-praktek korupsi dan segala macamnya," katanya.
3. Ada sepuluh tuntutan yang disampaikan massa aksi
Adapun tuntutan aksi unjuk rasa ini, antara lain:
1. Hentikan brutalitas aparat, penangkapan illegal, sweeping dan pamer kekuatan TNI/POLRI di lingkungan warga masyarakat.
2. Cabut segala kebijakan yang tidak pro rakyat, tingkatkan upah pekerja disetiap sektor, lindungi pekerja dengan kepastian kerja dan sistem kerja yang adil.
3. Rampas seluruh aset koruptor dan hukuman mati baginya.
4. Wujudkan reforma agraria sejati, distribusikan tanah untuk rakyat bukan untuk korporasi.
5. Turunkan pajak rakyat, harga kebutuhan pokok, tarif dasar listrik dan BBM. Naikkan pajak impor, konglomerat dan perusahaan multinasional.
6. Pangkas anggaran DPR, pejabat negara, TNI dan POLRI, perbesar anggaran pendidikan dan kesejahteraan rakyat.
7. Batalkan perjanjian kerja sama TNI AD-Pemprov Jabar mengenai Manunggal Karya Bakti Skala Besar Pembangunan Daerah. Wujudkan Jabar anti-militerisme.
8. Reformasi Polri dan wujudkan supermasi sipil dengan mengembalikan Militer ke barak.
9. Tangkap, adili dan penjarakan para aparat pembunuh rakyat dalam aksi Agustus 2025 dan para pelanggar HAM berat di masa lalu.
10. Bebaskan masyarakat yang ditangkap dalam demonstrasi Agustus-September. Kemarahan rakyat bukan tindakan terorisme.
