Skor Demokrasi Jawa Barat Merosot, Kebebasan Pers Jadi Sorotan

Fluktuasi nilai IDI tidak terlepas dari pengaruh berbagai faktor, seperti dinamika kebebasan sipil, kualitas partisipasi politik, kinerja lembaga demokrasi, hingga penegakan hukum dan peristiwa sosial politik yang terjadi selama periode pengukuran.

"Nilai IDI itu fluktuatif, itu artinya demokrasi kita belum sepenuhnya stabil. Bahkan kebijakan politik di tingkat pusat maupun daerah sangat kuat memengaruhi capaian demokrasi di Jawa Barat," ucapnya.

Nilai IDI, kata Margaretha, bukan hanya sekadar indikator angka, tapi instrumen penting dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui pendekatan berbasis data.

"IDI adalah fact-based information yang menjadi bagian dari upaya membangun budaya pengambilan kebijakan berbasis bukti (evidence-based decision making). Ini harus dimanfaatkan oleh seluruh pemangku kepentingan," ucapnya.

Margaretha juga menyoroti bahwa pembangunan demokrasi tidak cukup hanya dilihat dari aspek kelembagaan, tetapi juga harus memperhatikan relasi sosial dalam masyarakat.

"Demokrasi yang ideal ditandai dengan keseimbangan kekuasaan dan meningkatnya inklusivitas, sejalan dengan nilai-nilai Pancasila," katanya.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Jawa Barat, Wahyu Mijaya membenarkan bahwa nilai IDI Jabar pada tahun 2025 mengalami penurunan, bahkan hal tersebut terjadi sejak tiga tahun sebelumnya.

"Saya ingin sampaikan yang pertama, kami turun 1,94 poin. Posisi kami sekarang di 80,86. Kategorinya masih baik. Nah terus dibandingkan dengan rata-rata nasional kita masih di atas itu 78,19 kalau rata-rata nasionalnya. Kita masih di atas," kata Wahyu.

Mengenai penyebab terjadinya penurunan, Wahyu mengungkapkan ada banyak indikator dari IDI tersebut, seperti kinerja-kinerja dari lembaga legislatif dalam mengeluarkan Perda. Sehingga angkanya turun menjadi 20 poin.

"Nah yang dilihat adalah kuantitas dari jumlah Perda yang disahkan dengan target dari Program Pembentukan Perda (Propemperda)-nya. Jadi yang dilihatnya itu memang kuantitas, bukan terhadap kualitas dari sebuah produk hukum tersebut," tuturnya.

Kemudian berkaitan dengan akses masyarakat terhadap informasi publik, Wahyu mengatakan, indikator tersebut juga mengalami penurunan. Hanya saja, Pemprov Jabar masih mendalami hal ini, karena untuk transparansi anggaran dirasakannya saat ini sudah terbuka.

"Nah ini yang memang kami harus lebih dalami karena indikator ini ditetapkan oleh Komisi Informasi Pusat. Ini harus kami coba lebih dalami poin-poin apa saja yang memang menjadikan akses masyarakat terhadap informasi publik kita ini menjadi kurang," kata dia.

Selanjutnya, indikator kesetaraan gender yang juga ikut menurun. Namun, Wahyu belum membeberkan angka penurunan sampai berapa persen. Sementara, berdasarkan data DP3AKB Provinsi Jawa Barat, angkanya cukup baik. Dia memastikan akan turut menelusuri hal ini.

Sedangkan, untuk indikator terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, berpendapat antar masyarakat yang ikut menurun, Wahyu mengatakan, hal ini memang masih menjadi Pekerjaan Rumah (PR) yang harus diselesaikan bersama, tidak hanya dari Pemprov Jabar.

"Ini menjadi PR kita bersama supaya tidak ada misalnya katakanlah intimidasi kemudian upaya-upaya ya hal-hal yang memang berakibat kepada tidak terjaminnya kebebasan berkumpul gitu," kata Wahyu.

Kebebasan pers di Jawa Barat, kata Wahyu juga mengalami penurunan di tahun 2025. Namun, dia tidak menjelaskan lebih rinci angka pastinya berapa dan penurunan ini sudah terjadi sejak kapan. Dia hanya memastikan hal itu akan ditelusuri lebih lanjut.

"Kami akan coba telusuri untuk kebebasan pers ini apa saja indikator pastinya yang membuat adanya penurunan," ucapnya.

Meski begitu, ada beberapa kenaikan skor pada indikator IDI tahun 2025 dibandingkan tahun 2024:

1. Partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan naik dari 75 menjadi 100 (+25)

2. Pemenuhan hak-hak pekerja naik dari 68,97 menjadi 80,23 (+11,26)

3. Jaminan pemerintah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat naik dari 66,09 menjadi 71,03 (+4,94)

4. Anti monopoli sumber daya ekonomi naik dari 74,67 menjadi 79,33 (+4,66)

5. Kesetaraan dalam pelayanan dasar naik dari 73,61 menjadi 74,75 (+1,14)

6. Terjaminnya kebebasan berkeyakinan naik dari 94,59 menjadi 95,55 (+0,96)

7. Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu naik dari 94,98 menjadi 95 (+0,02)

8. Transparansi anggaran dalam bentuk penyediaan informasi APBN/D oleh pemerintah skor tetap di 100

9. Pendidikan politik pada kader partai politik skor tetap di 100