Bersiap, Sistem Tak Naik Kelas SMA-SMK Berlaku di Jabar 2027

Purwanto mengungkapkan, kebijakan menerapkan kembali tidak naik kelas pastinya memiliki sejumlah pertimbangan, termasuk dampaknya terhadap perkembangan siswa.

Di sisi lain, dia khawatir, dampak psikologis terhadap siswa yang tidak naik kelas. Di mana hal itu perlu dilihat bersama dengan persoalan capaian pembelajaran. 

Purwanto mencontohkan, masih adanya siswa yang belum menguasai kemampuan dasar membaca dan berhitung meski telah melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya.

"Kan semuanya pasti ada plus-minusnya, setiap kebijakan itu ada plus-minusnya," ujarnya.

Meski menyatakan akan mengikuti kebijakan pemerintah pusat, Purwanto mengungkapkan Disdik Jabar hingga kini belum menerima surat edaran resmi terkait pemberlakuan kembali sistem tidak naik kelas tersebut.

"Belum terima kita," katanya.

Selama ini, kata Purwanto, keputusan kenaikan kelas atau tidak, menjadi kewenangan sekolah dengan mempertimbangkan pencapaian kompetensi siswa. 

Penilaian dilakukan oleh guru mata pelajaran, wali kelas, hingga melalui rapat dewan guru untuk menentukan apakah siswa memenuhi kompetensi minimal atau tidak.

"Kalau masalah naik kelas atau tidak, itu kan sebenarnya secara otonomi ada di sekolah, ada di wali kelas, ada di guru mata pelajaran. Nanti ada sidang dewan guru," katanya.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, mengatakan, kebijakan tidak naik kelas menjadi salah satu rekomendasi yang dibahas dalam forum peningkatan mutu pendidikan.

Mu’ti mengatakan, masukan tersebut menjadi perhatian serius Kemendikdasmen. Jika rekomendasi mengenai kebijakan tidak naik kelas menjadi bagian dari hasil pertemuan tersebut, maka kementeriannya siap menindaklanjuti.

"Kalau ini disetujui dan mungkin menjadi bagian dari rekomendasi konvensi ini, tentu kami akan siap melaksanakan," kata Mu’ti dalan keterangan, Kamis (8/10/2026).

Menurut Mu'ti, kebijakan tersebut berpotensi diterapkan pada tahun ajaran 2027 dan seterusnya. Artinya, tidak semua murid secara otomatis melanjutkan ke kelas berikutnya hanya karena telah menyelesaikan satu tahun pembelajaran.

Menurut Mu’ti, perubahan itu diperlukan untuk membangun kembali kesungguhan siswa dalam belajar. Dia menyoroti fenomena yang disebutnya sebagai ”rumus RMS,” yakni ”rajin malas sama saja.” Kondisi tersebut dinilai tidak sehat jika dibiarkan menjadi budaya dalam sistem pendidikan.

"Karena banyak murid itu yang mengikuti rumus RMS, rajin malas sama saja," kata dia.