Siaga Darurat Kekeringan, BPBD Jabar Minta Bogor hingga Ciamis Siaga

Dengan begitu, tiga daerah tersebut diharapkan Teten bisa lebih maksimal melakukan mitigasi kekeringan agar tidak terdampak kepada pertanian warga dan kebutuhan air bersih lainnya.

"Jadi kami antisipasi untuk spot-spot daerah tersebut agar tidak terjadi kekeringan. Namun, ini bisa juga nantinya mungkin bergeser ke daerah yang lain," ucapnya.

Selain kekeringan, pada 2023 juga ditemukan peristiwa Karhutla yang mana dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat. Peristiwa ini terjadi beberapa di antaranya di Kabupaten Sumedang, Subang.

"Kemudian di 2023 juga ada dampak Karhutla terjadi di 24 kabupaten/kota di 231 kecamatan, 470 desa dan kelurahan. Yang banyak kebakaran lahan dan hutan itu di wilayah Majalengka, Sumedang, kemudian Subang dan Sukabumi," kata dia.

Mengenai perkiraan pasokan air bersih untuk bantuan ke daerah yang mengalami kekeringan, Teten mengatakan, hal itu belum dipastikan. Dia hanya memastikan sumber air yang akan digunakan sudah ditentukan.

"Detailnya kami belum bisa memastikan, tetapi spot-spot air yang siap untuk diangkut dan didistribusikan kita sudah menetapkan. Ada peta-petanya," katanya.

Kendati begitu, dia meminta agar pemerintah daerah yang membutuhkan bantuan air bersih karena terdampak kekeringan, bisa langsung berkoordinasi dengan BPBD Jabar untuk kemudian diberikan bantuan langsung.

"Kami sudah rakor dengan kecamatan. Dan biasanya kalau mereka tidak bisa mengcover, turun dari teman-teman BPBD kabupaten/kota maupun BPBD Provinsi," kata dia.

Sebagaimana diketahui, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di seluruh wilayah Jawa Barat mulai 1 Juli hingga 30 September 2026.

Keputusan siaga darurat tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 360/Kep.307-BPBD/2026 yang berlaku di 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat yang diteken langsung Dedi Mulyadi.

Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan, status siaga darurat menjadi dasar bagi pemerintah daerah mempercepat koordinasi, mobilisasi sumber daya, serta dukungan pendanaan penanggulangan bencana.

Kebijakan tersebut diambil berdasarkan prediksi BMKG mengenai potensi musim kemarau yang berisiko memicu kekeringan, krisis air bersih, gangguan sektor pertanian, hingga kebakaran hutan dan lahan.

Herman menambahkan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan terus memantau perkembangan kondisi cuaca bersama BMKG dan BPBD serta memperkuat koordinasi lintas sektor agar penanganan dapat dilakukan secara cepat apabila terjadi kondisi darurat di lapangan.

Selain itu, turut dikeluarkan juga Surat Edaran Nomor 4918/PB.01.03/BPBD tertanggal 12 Juni 2026, Dinas Sumber Daya Air diminta memantau debit waduk, bendungan, embung, dan sumber air lainnya serta menyiapkan sumber air alternatif.