Respons UPI Soal Dana Hibah Rp80 Miliar: Sudah Diaudit BPK
Bandung, IDN Times - Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) merespons soal penerimaan dana hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang hampir mencapai Rp80 miliar pada 2024 lalu. Anggaran yang dinilai fantastis itu diklaim sudah direalisasikan dan telah diaudit oleh BPK.
Kepala Humas UPI Prof. Suhendra mengatakan, penerimaan dana hibah dari Pemprov Jabar itu dilakukan berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) 1/2024 tertanggal 8 Januari 2024, tentang APBD Tahun 2024.
Adapun data yang diterima sebesar Rp79.776.950.000 atau Rp79,77 miliar dengan peruntukan kampus di Jalan Setiabudhi, Kota Bandung Rp48.726.950. Kemudian kampus UPI di Cibiru, Kabupaten Bandung Rp17,8 miliar, dan kampus UPI di Purwakarta sebesar Rp13,25 miliar.
1. Dana hibah dialokasikan untuk moderenisasi kampus
Dana hibah ini digunakan untuk menunjang prioritas peningkatan lulusan UPI melalui peningkatan sarana Infrastruktur Teknologi Informasi dalam Program Smart Management System UPI. Di mana di dalamnya beberapa item proyek.
"Berupa penyediaan peralatan smart class, laboratorium computer, laboratorium program di lingkungan program studi dan lainnya sebagai perwujudan UPI Smart Campus," kata Suhendra, dikutip Sabtu (10/5/2025).
2. Dana hibah itu disebut masih kurang
Meski mendapatkan alokasi dana hibah yang cukup besar, Suhendra mengungkapkan, nilai bantuan ini masih jauh dari harapan, karena UPI kini tengah melakukan moderenisasi kampus sesuai dengan tuntutan global saat ini.
"Jumlah tersebut tentu belum dapat memenuhi sepenuhnya terhadap kebutuhan moderisasi kampus melalu pembelajaran digital yang menjadi tuntutan global saat ini," ucapnya.
UPI kini memiliki 174 Program Studi S1, S2 dan S3 dengan 67.010 mahasiswa. Suhendra mengklaim program itu telah berhasil meningkatkan mutu pembelajaran dan reputasi UPI baik di level nasioal maupun internasional.
Di mana UPI saat ini memperoleh capaian yakni : QS AUR 441-450, QS WUR 1201-1400, WUR by Subject Education 1. THE Asia University Ranking 601+.
3. Kalim sudah dilakukan audit oleh BPK
Lebih lanjut, Suhendar juga mengklaim, keseluruhan alokasi dana hibah dari Pemprov Jabar tersebut telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Menurut Direktorat Keuangan UPI yang diaudit BPK pihak Pemprov Jabar, UPI menyediakan datanya," kata dia.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan akan melakukan audit mengenai dana hibah yang dialokasikan kepada UPI pada tahun 2024.
"Iya, nanti secepatnya akan kami konsolidasikan. Nanti kami menunggu arahan dari Pak Gubernur," katanya di Bandung, Kamis (8/5/2025) kemarin.
Sekda Herman sendiri mengaku belum mengetahui alasan detail di balik pemberian hibah ke UPI dengan angka besar tersebut. Mengingat, ia baru menjadi Sekda pada April 2024.
"Saya cek dulu berapa angkanya, karena kan banyak hibah itu. Saya pas datang ke sini, April APBD 2024 posisinya sudah ditetapkan," katanya menjelaskan terkait jabatan dirinya sebagai Sekda yang baru dilantik April 2024.
