Pemprov Tunggu Kajian Soal Perumahan Khusus Anggota DPRD Jabar

Meski begitu, jika nantinya ada pembahasan lebih serius mengenai perumahan khusus ini, maka kata Dedi, kajiannya harus turut dilakukan. Perhitungan yang mendetail diperlukan untuk mengukur seberapa efektif dan efisien pengadaan perumahan khusus ini.

"Kalau kemudian nanti hasil dari evaluasi DPRD dengan Pemprov ada kajian dan visibilitas studinya, apakah memang dari aspek pembiayaan itu lebih efisien, ya mungkin kenapa tidak kita coba masukkan ke dalam perubahan RKPD (rencana kerja pemerintah daerah) 2026," katanya.

Selain itu, Dedi mengungkapkan, dalam prosesnya harus ada penentuan lokasi terlebih dahulu dalam pengadaan perumahan. Karena ketentuan harus berada di Ibu Kota Provinsi, maka lahannya harus di Kota Bandung. Sebab, hal tersebut sudah sesuai dengan peraturan di mana lokasinya harus di dalam ibu kota.

"Dalam penentuan titik, nanti dilanjutkan dengan ketersediaan lahan, saya pikir sampai dengan hari ini, lahan di Kota Bandung yang dimiliki Provinsi itu sudah terbatas," katanya.

Lahan paling memungkinkan untuk dijadikan kompleks perumahan DPRD, kata Dedi, terdapat di belakang Pasar Kreatif Cikutra.

"Tapi apakah itu juga cukup untuk membangun 120 rumah dengan fasilitas umum dan fasilitas sosial? tentunya, bukan hanya rumah, nanti kami akan coba kaji lagi," ucapnya.

Setelah itu, pembangunan perumahan ini harus memiliki detail enggenering desain (DED), baru bisa dibangun secara bertahap. Dedi menegaskan, pembangunan tidak mungkin langsung selesai selama satu tahun untuk menjadi perumahan dewan, apalagi rencananya terdapat kelengkapan fasilitas rumah.

"Mungkin tidak bisa dalam waktu satu tahun ke depan, mungkin antara satu sampai dua tahun ke depan, kalau memang itu rekomendasinya," ucapnya.