Pemprov Jabar Ungkap Data Anak Tak Sekolah, Angkanya Capai 508 Ribu

13 Oct 2026, 16:29 WIBKota Bandung3 min read

Azzis Zulkhairil

News

Channel

Add Us on Google

Pemprov Jabar Ungkap Data Anak Tak Sekolah, Angkanya Capai 508 Ribu

Ilustrasi Sekolah (IDN Times/Muhamad Iqbal)

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

Dinas Pendidikan Jawa Barat mencatat 508.615 anak tidak sekolah per 8 Oktober 2026, tersebar dari PAUD hingga SMA; data DTKS mencatat sekitar 420.000 anak usia 7–18 tahun.
Jumlah anak tidak sekolah disebut turun 138.989 anak atau 21,46 persen dari angka awal sekitar 600.000, melampaui target 2025 melalui kolaborasi lintas instansi.
Pemprov Jabar menyiapkan pemantauan lewat aplikasi Sada Jabar dan pembiayaan dana BOS, serta akan mengevaluasi daerah yang penurunan angka anak tidak sekolahnya mandek.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

2025

Target penanganan anak tidak sekolah di Jawa Barat ditetapkan.

8 Oktober 2026

Data Dapodik mencatat 508.615 anak di Jawa Barat masih tidak sekolah. Dashboard Kemendikdasmen mencatat jumlah ATS berkurang 138.989 anak atau 21,46 persen.

13/10/2026

Kepala Disdik Jabar Purwanto menyatakan penurunan ATS telah melampaui target 2025.

kini

Jumlah ATS berada pada angka 508.615 anak, turun dari angka awal sekitar 600 ribu anak.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

What?
Jawa Barat mencatat 508.615 anak tidak sekolah pada 8 Oktober 2026. Angka tersebut disebut turun 138.989 anak atau 21,46 persen dari jumlah awal sekitar 600 ribu anak.
Who?
Dinas Pendidikan Jawa Barat, Pemprov Jabar, BBPMP Jabar, Kemenag, dinas pendidikan kabupaten/kota, serta Sekda Jawa Barat Herman Suryatman terlibat dalam penanganan anak tidak sekolah.
Where?
Penanganan berlangsung di seluruh Jawa Barat, mencakup anak pada jenjang PAUD, SD, SMP, hingga SMA. Penurunan tercatat antara lain di Pangandaran, Ciamis, dan Kota Tasikmalaya.
When?
Data jumlah anak tidak sekolah tercatat per 8 Oktober 2026. Kepala Disdik Jabar Purwanto menyampaikan perkembangan tersebut pada Selasa, 13 Oktober 2026.
Why?
Penanganan dilakukan karena masih terdapat ratusan ribu anak usia sekolah yang belum mengakses pendidikan. Pemerintah menargetkan anak yang terdata dapat kembali memperoleh kesempatan bersekolah.
How?
Pemprov Jabar menggunakan data Dapodik, DTKS, dan aplikasi Sada Jabar untuk pemantauan. Pembiayaan disiapkan melalui dana pemerintah, termasuk BOS, serta evaluasi bagi daerah dengan angka ATS yang tidak berkembang.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Di Jawa Barat, masih ada 508.615 anak yang belum sekolah. Dulu jumlahnya sekitar 600 ribu anak, jadi sekarang sudah berkurang. Pak Purwanto dan pemerintah mau membantu anak-anak kembali sekolah. Uang sekolah akan dibantu pemerintah, jadi orang tua tidak boleh dibebani. Pemerintah juga akan melihat perkembangan tiap daerah.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Penurunan 138.989 anak tidak sekolah yang melampaui target penanganan 2025 menunjukkan koordinasi lintas lembaga di Jawa Barat telah menghasilkan kemajuan terukur. Capaian di Pangandaran, Ciamis, dan Kota Tasikmalaya, ditopang data rinci, pembiayaan BOS, serta rencana dashboard terbuka, memberi dasar operasional yang lebih jelas agar penanganan tetap terpantau tanpa membebani orang tua.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Bandung, IDN Times - Persoalan anak tidak sekolah masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat. Tercatat ada 508.615 anak di Jawa Barat masih tidak sekolah berdasarkan data per 8 Oktober 2026.

Berdasarkan data yang disampaikan Dinas Pendidikan Jawa Barat, jumlah anak tidak sekolah (ATS) mencapai sekitar 508.000 berdasarkan data Dapodik. Sementara jika merujuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosi (DTKS), terdapat sekitar 420.000 anak usia 7–18 tahun yang tidak sekolah.

Namun, Dinas Pendidikan Jawa Barat mengklaim ada penurunan jumlah ATS 138.989 anak atau 21,46 persen dari angka awal. Hal itu disebut melampaui target penanganan pada 2025.

Berdasarkan dashboard Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah per 8 Oktober 2026, jumlah ATS di Jawa Barat telah berkurang sebanyak 138.989 anak atau 21,46 persen.

"Kami bersyukur karena target kita di 2025 sampai hari ini bisa menurunkan angka anak tidak sekolah di Provinsi Jawa Barat melebihi target," ujar Kepala Disdik Jabar, Purwanto, Selasa (13/10/2026).

1. ATS akan diupayakan selesai beberapa tahun mendatang

Ilustrasi sekolah (IDN Times/Wira Sanjiwani)

Berdasarkan informasi Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Jabar, dari angka awal sekitar 600 ribu anak, jumlah ATS kini berada di angka 508.615 anak yang tersebar pada jenjang PAUD, SD, SMP, hingga SMA.

Meski mengalami penurunan, angka tersebut menunjukkan masih banyak anak yang membutuhkan intervensi agar dapat kembali mengakses pendidikan. Pemerintah pun harus menjaga tren penurunan sekaligus memastikan anak-anak yang telah terdata benar-benar memperoleh kesempatan bersekolah.

"Ini kolaborasi antara Kemenag, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, BBPMP, dan semua pihak yang ikut menyukseskan penurunan ATS di Provinsi Jawa Barat. Kita akan bahu-membahu menyelesaikan ATS di Jawa Barat," kata Purwanto.

2. Minta orangtua laporkan sekolah yang masih meminta uang

SMAN 3 Kota Bandung (IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Penurunan jumlah ATS juga terlihat di sejumlah daerah. Kabupaten Pangandaran mencatat penurunan sebesar 56 persen, disusul Kabupaten Ciamis sebesar 42,68 persen dan Kota Tasikmalaya sebesar 37,36 persen.

Capaian tersebut menjadi modal bagi Pemprov Jabar untuk mempercepat penanganan ATS di seluruh kabupaten/kota. Namun, pemerintah daerah tetap dituntut memastikan program berjalan di wilayah masing-masing, terutama di daerah yang penurunannya belum menunjukkan perkembangan signifikan.

Sekda Jawa Barat, Herman Suryatman menegaskan, pemerintah telah menyiapkan data anak yang tidak sekolah secara terperinci melalui aplikasi Sada Jabar yang dikembangkan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Herman menegaskan penanganan anak tidak sekolah tidak boleh membebani orangtua. Ia memastikan pembiayaan telah disiapkan melalui dukungan dana pemerintah, termasuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

"Untuk pembiayaan, kita back up semuanya dari dana BOS. Jangan membebani orangtua. Jika masih ada kepala sekolah atau pengelola pendidikan yang membebani warga untuk mengatasi anak tidak sekolah, laporkan ke saya," ungkap Herman.

3. Pemprov Jabar siap evaluasi daerah ya g penanganan ATS mandek

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman (IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Herman juga akan membuka dashboard pemantauan agar perkembangan penanganan ATS di setiap daerah dapat diawasi. Evaluasi kinerja akan dilakukan apabila angka ATS di suatu wilayah tidak menunjukkan kemajuan.

"Semua dashboard sistem pemantauan akan saya buka agar semua bisa memonitor progress di masing-masing daerah. Kalau ada daerah yang angka ATS-nya mandek, kami akan evaluasi langsung kinerja Kepala Dinas Pendidikan," kata dia.