Pemprov Jabar Tutup Sementara Proyek Soreang Resort Al-Munawaroh
- Pemprov Jabar menghentikan sementara Proyek perumahan Soreang Resort Al-Munawaroh karena berpotensi bencana alam.
- Sekda Provinsi Jabar memastikan evaluasi dilakukan bersama Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat dan Pemkab Bandung.
- Belum dipastikan apakah proyek tersebut dapat dilanjutkan atau dihentikan total, hasil kajian diharapkan selesai lebih cepat dari target dua minggu.
Bandung, IDN Times - Pemerintah Provinsi Jawa Barat menghentikan sementara Proyek perumahan Soreang Resort Al-Munawaroh di Kampung Legok Keas, Desa Sukanagara, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung. Penghentian ini dilakukan karena berpotensi mengakibatkan bencana alam.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jabar, Herman Suryatman pun sudah meninjau langsung lokasi pembangunan proyek. Dia mengatakan, proyek ini sebelumnya memang mendapatkan penolakan dari warga dan viral di media sosial.
Saat di lokasi, sejumlah warga di dua RW kampung Legok Keas dan Pasirsalam mengeluhkan soal kondisi proyek yang berada di lereng dengan kemirigan sekitar 60 derajat itu. Adapun proyek ini sudah memiliki izin dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung.
"Ya sudah, kita tutup sementara kita kasih waktu dua minggu, hasil kesepakatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, mereka akan melakukan (review) dari mitigasi bencana, risiko bencana terutama risiko bencana banjir dan longsor," ujar Herman, Selasa (13/1/2026).
1. Evaluasi izin dilakukan dengan pendampingan DLH Jabar
Pemprov Jabar dipastikan Herman tidak akan lepas tangan begitu saja, dan evaluasi oleh Pemkab Bandung dilakukan bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat. Sehingga proses pendampingan tetap berlaku.
"Dan tentu nanti akan dibantu technical assistant-nya dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi dan saya minta juga Dinas Kabupaten koordinasi dengan dinas terkait, misalnya BPBD untuk memastikan kajian resiko bencananya,” ujar Herman, Senin (12/1/2026).
2. Belum bisa dipastikan proyek tersebut apakah bisa dilanjutkan atau tidak
Herman belum dapat memastikan, apakah proyek tersebut dapat dilanjutkan atau dihentikan total. Sebab, yang memiliki keahlian itu adalah Dinas Lingkungan Hidup dan BPBD Kabupaten Bandung.
"Kami kan tidak bisa menyimpulkan, harus dikaji secara komprehensif dan itu domainnya teman-teman Dinas Lingkungan Hidup dan BPBD," katanya.
3. Tunggu kajian dari Pemkab Bandung
Diharapkan, hasil kajian dapat selesai lebih cepat dari target dua minggu yang ditetapkan Pemkab Bandung. Sehingga, warga yang tinggal di sekitar proyek merasa tenang dan aman.
"Seperti apa ke depannya, apakah lanjut dengan catatan atau diberhentikan tentu itu harus berdasarkan kajian. Jadi semua pihak harus respect walaupun izin sudah dikeluarkan, ya gimana itu masyarakat juga perlu perlindungan," ucapnya.
