Pemkot Bandung Mulai Terapkan WFH, Suasana Balai Kota Lengang

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyebutkan, penerapan WFH di lingkungan Pemkot Bandung saat ini masih berada di atas 60 persen. Namun, kebijakan tersebut tidak berlaku bagi seluruh perangkat daerah, khususnya unit yang memberikan layanan langsung kepada masyarakat.

Menurut Farhan, sejumlah sektor seperti perizinan, pekerjaan umum, hingga pengawasan lapangan tetap harus bekerja secara langsung di kantor karena sifat pekerjaannya yang tidak bisa dilakukan secara daring.

“Karena kita rata-rata pelayanan publik langsung. Perizinan seperti DPMPTSP tidak mungkin, Ciptabintar tidak mungkin, DSDABM juga tidak mungkin,” ujarnya.

Ia mengatakan, pelaksanaan WFH tetap berada dalam koridor aturan dan tidak boleh mengganggu kualitas pelayanan publik. Untuk itu, seluruh pimpinan perangkat daerah, mulai dari kepala dinas, camat, hingga lurah, diwajibkan tetap masuk dan siaga di wilayah masing-masing.

“Kalau pimpinan semua harus masuk. Camat, lurah juga harus standby,” tegasnya.

Dalam pelaksanaannya, Pemkot Bandung juga menerapkan sistem pengawasan berbasis teknologi guna memastikan disiplin dan kinerja pegawai tetap terjaga selama WFH.

Melalui sistem yang dikelola BKPSDM, setiap pegawai diwajibkan meregistrasikan nomor telepon seluler agar dapat dipantau melalui pergerakan GPS.

Selain itu, pegawai juga diwajibkan menyampaikan laporan kerja secara berkala melalui sistem daring sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tugas yang diberikan.

“Satu, kita bisa lacak dari GPS. Kedua, mereka harus memberikan laporan tertulis via online tentang tugas-tugas yang sudah dilaksanakan,” jelas Farhan.

Tak hanya itu, sebelum pelaksanaan WFH, seluruh pimpinan unit kerja juga diwajibkan telah membagikan tugas secara jelas kepada pegawai yang akan bekerja dari rumah.

“Para kepala dinas, kepala bidang, kepala seksi, kepala bagian harus sudah memberikan tugas-tugas kepada mereka,” katanya.