Ombudsman Jabar Mulai Dalami Aduan Change Indonesia ke Bey Machmudin

14 Okt 2023, 23:00 WIB

(IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Bandung, IDN Times - Ombudsman Jawa Barat telah menerima aduan Change Indonesia pada Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin atas kasus pembatalan diskusi bersama Anies Baswedan di Gedung Indonesia Menggugat (GIM) akhir pekan lalu.

Kepala Keasistenan Bidang Pencegahan Maladministrasi Ombudsman Jabar Noer Adhe Purnama mengatakan, setelah laporan ini diterima nantinya Ombudsman akan meneliti secara administratif, dan disesuaikan dengan peraturan aduan.

"Jadi kaitan dengan subtansi (laporannya), kami masih mendalami secara materil dan formil. Karena pengaduan ke Ombudsman itu, tidak sembarang orang menyampaikan pengaduan lalu kemudian kami tindaklanjuti," ujar Noer, Sabtu (14/10/2023).

1. Aduan harus sesuai dengan syarat formil

(IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Noer menjelaskan, Ombudsman akan meneliti lebih dulu isi aduan yang dibuat oleh pelapor. Mereka akan mengukur pemenuhan syarat dari aduan itu. Sehingga saat ini laporan akan didalami, tidak bisa diberikan beberapa tanggapan langsung.

"Secara syarat formil, kami memastikan dulu yang menyampaikan pengaduan itu korban atas pelayanan publik atau bukan, WNI atau tidak, dan persyaratannya harus dipenuhi dulu," ucapnya.

2. Aduan organisasi harus ada kuasa

(IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Selain itu, untuk aduan yang sifatnya kelompok maka harus ada satu orang yang dikuasakan. Artinya aduan tidak bisa dilakukan dengan mengatasnamakan perseorangan, sebab hal ini menyangkut kelompok organisasi.

"Kalau misalnya dia organisasi atau kelompok, harus ada kuasa dari kelompok organisasinya, dan organisasinya harus terdaftar. Jadi formilnya ini harus kami identifikasi dulu menenuhi syarat atau tidak," tuturnya.

3. Ombudsman belum melakukan pemanggilan pada Bey Machmudin

(IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Noer menambahkan, aduan dari Change Indonesia ini merupakan pelaporan pertama yang berkaitan dengan unsur politik. Adapun dalam kasus ini juga belum ada pemanggilan pada Bey Machimudin serta jajaran untuk kebutuhan pemeriksaan.

"Kalau untuk tahun ini, kaitan dengan politik baru ya. Terkait dengan penggunaan gedung pemerintahan untuk agenda politik baru dilaporkan sekarang. Tapi sampai saat ini belum kami lakukan pemeriksaan," katanya.