ilustrasi penjara (unsplash.com/Milad Fakurian)
Setibanya di Korea Selatan, korban diamankan petugas imigrasi karena dokumen yang dibawanya dinyatakan bermasalah. Korban kemudian menjalani pemeriksaan dan berada dalam pengawasan otoritas imigrasi selama sekitar tiga hari.
Pada 28 September 2026, korban akhirnya dipulangkan ke Indonesia. Biaya kepulangan tersebut ditanggung sendiri oleh korban.
Polisi menduga perekrutan tersebut dilakukan untuk memperoleh keuntungan dari proses penempatan pekerja migran. Berdasarkan hasil penyidikan sementara, S diduga menerima Rp5 juta, sedangkan SN memperoleh Rp10 juta.
Dalam pengungkapan kasus ini, penyidik menyita sejumlah barang bukti, antara lain paspor korban, kuitansi pembayaran senilai Rp40 juta, rekening koran, empat boarding pass, dua kartu identitas tersangka, serta satu unit mobil Ford Titanium berwarna putih.
Kedua tersangka dijerat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO dan/atau Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
"Atas dugaan TPPO, tersangka terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda hingga Rp5 miliar. Sementara pelanggaran penempatan pekerja migran oleh perseorangan dapat dikenai hukuman maksimal 10 tahun penjara dan denda hingga Rp2 miliar," tuturnya.