Kasus Timah, Hitungan BPKP Soal Kerugian Negara Dipertanyakan

Junaedi mencatat, laporan PKKN yang dibuat oleh BPKP tidak pernah dijadikan bukti yang disampaikan kepada penasehat hukum dengan tidak diberikannya laporan PKKN, baik dalam persidangan ahli BPKP menyampaikan paparannya.

Selain itu, urusan penyerahan dokumen tuntutan membuat jaksa penuntut umum tidak memiliki minimal dua alat bukti yang sah untuk membuktikan adanya kerugian keuangan negara yang merupakan akibat dari perbuatan terdakwa.

Dengan demikian, lanjut Junaedi, seharusnya hakim tidak dapat mempertimbangkan terpenuhinya unsur kerugian keuangan negara yang didasarkan pada laporan PKKN, mengingat PKKN itu tidak pernah diberikan kepada penasehat hukum terdakwa.

“Majelis Hakim hanya dapat mempertimbangkan keterangan ahli BPKP saja, yang mana akan kami terangkan lebih lanjut adanya cacat formil dan materiil dari keterangan ahli,” ujar Junaedi.

Dari paparan ahli BPKP, terlihat bahwa proses dan hasil penghitungan kerugian keuangan negara tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materiil. Maka itu, Junaedi beranggapan jika perolehan bukti yang digunakan oleh BPKP dalam menghitung kerugian keuangan negara tidak memenuhi unsur cukup, andal, relevan dan bermanfaat.

Lalu di sisi lain ahli BPKP tidak melakukan verifikasi atas dokumen dan informasi yang diterima, terutama keterangan-keterangan saksi dan terdakwa yang menurut keterangan ahli dimasukkan dalam laporan PKKN.

Menurut Junaedi, auditor BPKP seharusnya mengidentifikasi, mengkaji dan membandingkan semua bukti yang relevan dengan mengutamakan hakikat daripada bentuk (substance over form).

Ahli BPKP nyatanya menggunakan tenaga ahli yaitu Bambang Hero, yang laporan penghitungan kerugian lingkungannya telah selesai sebelum tanggal surat tugas penghitungan kerugian keuangan negara.

"Dengan begitu sangat diragukan adanya kesepahaman dan komunikasi antara auditor dengan tenaga ahli tersebut. Padahal tujuannya untuk meminimalkan kesalahpahaman yang dapat menyebabkan salah menafsirkan hasil pekerjaan dan/atau informasi dari tenaga ahli," tuturnya.

Junaidi mencontohkan, fakta hitungan Rp271 triliun ternyata termasuk hitungan luasan IUP selain IUP PT Timah Tbk dan non IUP. Ahli BPKP menyimpulkan penyimpangan yang menjadi dasar untuk menghitung kerugian keuangan negara, hanya dengan menggunakan keterangan ahli yang didasarkan pada konstruksi perkara yang dibuat oleh penyidik.

Ia pun menegaskan jika ahli BPKP tidak melakukan verifikasi atas informasi tersebut, termasuk menggunakan ahli yang kompeten di bidang pertambangan.

“Proses dan hasil audit PKKN tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara profesional, karena tidak mempedomani Standar Audit Intern Pemerintah (SAIPI) dan Peraturan Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi No. 2 Tahun 2024,” ujar Junaedi.